Peningkatan Kuota FK dan DS Ditempuh lewat Sistem Kesehatan Akademik!

0

JAKARTA (Suara Karya): Upaya peningkatan Kuota Penerimaan Program Sarjana Kedokteran (FK), Dokter Spesialis (DS) dan Program Studi Dokter Spesialis akan ditempuh melalui Sistem Kesehatan Akademik (Academic Health System/ AHS).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim usai penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait hal itu, di Jakarta, Selasa (12/7/22).

Penandatanganan SKB tersebut diinisiasi Komite Bersama Kemdikbudristek dan Kemkes sebagai bentuk upaya akselerasi pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter spesialis yang merata di seluruh Indonesia. Program berbasis kolaborasi lintas stakeholders itu merupakan salah satu transformasi sistem kesehatan.

Nadiem menjelaskan, perubahan transformasional pendidikan kedokteran dan kesehatan telah diantisipasi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan kedokteran. Hal itu akan mendorong peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan.

“Implementasi kurikulum dengan pendekatan ‘interprofessional education’ untuk persiapan ‘collaborative practice’ di pelayanan menjadi salah satu kekhususan yang diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran,” ujarnya.

Ditegaskan, akselerasi peningkatan kapasitas FK yang menghasilkan dokter dan dokter spesialis dan memperkuat layanan primer, sekunder, dan tersier butuh inisiatif transformasi yang lebih besar. Implementasi konsep Sistem Kesehatan Akademik adalah kolaborasi fungsional untuk menyinergikan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan.

“Sistem melibatkan perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan, pemerintah daerah dan masyarakat, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah,” tuturnya.

Salah satu strategi yang disepakati dalam implementasi sistem, diantaranya peningkatan kuota penerimaan mahasiswa program sarjana kedokteran dan dokter spesialis dan penambahan prodi dokter spesialis. Hal itu sesuai dengan prioritas kebutuhan dari Kemkes, yang menjadi prinsip dasar transformasi.

Disahkannya SKB, Kemdibudristek berkomitmen dalam mempercepat kebutuhan dosen dari rumah sakit pendidikan melalui beberapa inisiatif. Diantaranya, percepatan pengusulan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) bidang Kedokteran, pemberian penugasan dan bimbingan teknis, alokasi beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), penguatan sistem seleksi mahasiswa dan penjaminan mutu lulusan melalui uji kompetensi.

Kemdikbudristek bersama Kemkes melalui Komite Bersama akan menyusun kebijakan untuk menjamin pemenuhan hak mahasiswa kedokteran, khusus perlindungan dari segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual.

Selain pengaturan beban kerja dan pemberian insentif untuk mahasiswa program dokter spesialis yang mendukung pelayanan di rumah sakit pendidikan, serta percepatan untuk program adaptasi bagi para diaspora yang bersedia mengabdi untuk memberi pelayanan di Indonesia.

“Saya yakin SKB dan gerakan kolaborasi nasional yang dijalankan melalui AHS akan mengakselerasi transformasi pendidikan kedokteran dan kesehatan, sekaligus meningkatkan kualitas penelitian dan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Hal itu akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menkes Budi Gunadi menyebut, 6 transformasi layanan kesehatan yang dilakukan Kemkes. Antara lain, transformasi layanan primer, layanan rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.

“Transformasi untuk meningkatkan jumlah populasi dokter di Indonesia yang masih kekurangan hingga 160 ribu dokter. Sedangkan ketersediaan dokter di Indonesia baru sekitar 110 ribu dokter. Guna memenuhi kebutuhan 160 ribu lulusan kedokteran dari 92 Fakultas Kedokteran diperlukan sekitar 14 tahun,” kata Budi.

Menkes optimis, penerbitan SKB akan mampu memenuhi kebutuhan SDM kesehatan di Indonesia. “Tugas kami adalah mendorong ide dari dekan-dekan FK. Saya berterimakasih kepada Komite Bersama lewat ide AHS yang sudah dijalankan sejak 2015.

“Diperlukan tak hanya program, tetapi juga gerakan kolaborasi untuk menjalankan AHS. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi muda,” kata Menkes menandaskan. (Tri Wahyuni)