Penuntasan Buta Aksara Gunakan Sistem Kluster, Turun 1,7 Persen

0

JAKARTA (Suara Karya): Penuntasan buta aksara dengan sistem blok atau kluster dinilai lebih efektif dibanding sistem sebelumnya. Ada penurunan jumlah penyandang buta aksara sebesar 1,7 persen, dari 3,08 juta orang pada 2019 menjadi 2,96 juta orang pada 2020.

Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Jumeri di Jakarta, Sabtu (4/9/21).

Jumeri menjelaskan, sistem blok atau kluster adalah pemusatan program di kabupaten terpadat buta aksara. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 menunjukkan, 5 kabupaten dengan buta aksara tertinggi, yaitu Papua (22 persen), Nusa Tenggara Barat (7 persen), Sulawesi Barat (4 persen), Nusa Tenggara Timur (4 persen) dan Sulawesi Selatan (4 persen).

“Selain menggulirkan program keaksaraan, kami juga memperhatikan kondisi daerah dan kearifan budaya lokal, lewat program Keaksaraan Dasar bagi Komunitas Adat Terpencil/Khusus. Hal itu untuk menjangkau mereka yang tak terjangkau,” ujarnya.

Program pendukung lainnya adalah pemutakhiran data buta aksara bekerja sama BPS. Dengan demikian, program dapat diukur capaian penuntasan buta aksara dan diketahui peta sebaran penduduk buta aksara hingga tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Mengacu pada peta sebaran buta aksara itu, kami lalu menetapkan kebijakan layanan program pendidikan keaksaraan,” katanya.

Ditambahkan, Kemdikbudristek juga mengembangkan jejaring dan sinergi kemitraan lintas sektor dalam penuntasan buta aksara dan pemeliharaan kemampuan keberaksaraan di masyarakat.

“Mekanismenya, berbagi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, dikembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi lewat kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik,” tuturnya.

Kegiatan dilakukan berkoordinasi dengan Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas serta Dinas Pendidikan kabupaten, dengan sasaran lembaga pendidikan nonformal dan organisasi mitra yang bergerak di bidang pendidikan seperti Aliansi Masyarakat Adat.

Implementasi layanan program di daerah terpadat tersebut butuh inovasi seperti layanan program secara daring. Diharapkan upaya tersebut mempercepat akses oleh penyelenggara/pendidik/peserta didik melalui http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id dan http://sibopaksara.kemdikbud.go.id.

Ditambahkan, penggerak pendidikan keaksaraan perlu memandang pandemi covid-19 sebagai momentum yang tepat untuk mengubah paradigma pendidikan dan pembelajaran.

Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Kemdikbudristek, Samto mengakui, upaya penurunan angka buta aksara menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya, tidak efektifnya pembelajaran di masa pandemi.

“Karena itu, kita coba tekankan program di wilayah yang tinggi tingkat kebutaaksaraannya. Semua anggaran kita fokuskan di 5 wilayah terendah. Jika lima wilayah tersebut buta aksaranya menjadi rendah, maka hal itu akan meningkatkan angka melek aksara secara agregat,” ucapnya.

Samto menjelaskan, gerakan literasi digital sudah mulai dikembangkan secara daring di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sejak 2017. Hal itu terutama di daerah dengan koneksi internet yang baik.

“Tercatat ada 270 ribu peserta didik ikuti program itu. Jumlahnya mungkin meningkat di masa pandemi. Inilah terobosan bagi pendidikan kesetaraan,” katanya.

Kemendikbudristek juga memberi bantuan peralatan digital untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM) setiap tahun, agar bisa memberi layanan secara digital. Sekarang lebih dari 300 PKBM yang memiliki TBM berbasis digital.

Dirjen PAUD Dikdasmen Jumeri pada akhir acara menjelaskan rencana peringatan puncak Hari Aksara Internasional (HAI) 2021 pada 8 September secara webinar. Perhelatan tersebut mengambil tema “Literacy for a human-centred recovery: Narrowing the digital divide”.

“Lewat tema itu, kami berharap program pendidikan keaksaraan dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi, khususnya pergeseran paradigma pembelajaran dari luring menjadi daring,” ujarnya.

Peringatan HAI ke-56 diselenggarakan sebagai wujud komitmen Indonesia dalam pengentasan buta aksara dan melaksanakan komitmen internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Untuk memeriahkan HAI yang ke-56 ini, serangkaian acara pendukung HAI telah disiapkan sejak awal Mei lalu hingga September 2021, antara lain Apresiasi Pendidikan Keaksaraan, Festival Literasi Indonesia, Taklimat Media, Festival Pendidikan Kesetaraan serta Gelar Wicara. (Tri Wahyuni)