Peraturan Cukai Tembakau Berlaku 1 Januari 2019

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, melakukan perubahan peraturan atas cukai tembakau yang resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 (PMK 156/2018) tentang Perubahan Atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 (PMK 146/2017) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, pada 12 Desember 2018.

“Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam PMK 146/2017 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019,” demikian rilis Kementerian Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti diterima suarakarya.co.id di Jakarta, Senin (16/12/2018).

Peraturan baru yang akan diberlakukan mengenai tarif cukai tembakau itu, dengan pokok-pokok perubahan yaitu, (a) tidak ada kebijakan kenaikan tarif cukai harga tembakau (HT) maupun kenaikan batasan harga jual eceran minimum, sehingga tetap mengacu pada Pasal 6 dan 7 PMK 146/2017 dan (b) menambah ketentuan terkait batasan harga jual eceran minimum Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) sehingga perlu mengubah Bab I Ketentuan Umum dan Lampiran II PMK 146/2017.

Dikemukakan, kebijakan tarif cukai HT 2018 akan dilanjutkan pada 2019 dengan menetapkan kebijakan cukai HT 2019 melalui PMK tentang Perubahan Atas PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksudkan pada dua poin tersebut.

Juga diungkapkan bahwa penyusunan kebijakan HT ini dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, yaitu pengendalian konsumsi rokok, penerimaan negara, tenaga kerja, dan pemberantasan rokok ilegal.

“Sepanjang 2013–2018, kenaikan tarif cukai dan penyesuaian harga jual eceran HT telah berhasil mengendalikan produksi HT dengan penurunan produksi sebesar 2,8 persen dan meningkatkan penerimaan negara sebesar 10,6 persen,” ujarnya.

Namun demikian, diakui pula dari aspek tenaga kerja pemerintah masih perlu memberikan ruang bagi industri padat karya dengan menjaga keberlangsungan tenaga kerja yang perkembangannya stagnan.

Terkait pencapaian target penerimaan cukai hasil tembakau 2019 Kementerian Keuangan akan lebih memfokuskannya pada upaya pemberantasan peredaran rokok illegal. Hal tersebut dimaksudkan agar industri HT legal dapat tumbuh dan mengisi pasar illegal yang pada akhirnya diharapkan dapat menambah penerimaan negara sekaligus menjaga keberlangsungan tenaga kerja.

Selain itu, upaya intensifikasi cukai lebih dioptimalkan berupa pengenaan cukai pada produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang kinerja penerimaannya dalam tiga bulan terakhir sudah mencapai lebih dari Rp154,1 miliar sehingga diharapkan target penerimaan cukai tahun 2019 masih dapat dicapai (on the track).

Sementara, kebijakan cukai HT 2018 dipandang masih efektif dengan beberapa parameter seperti aspek pengendalian konsumsi, tenaga kerja, industri, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan negara.

“Dalam menyusun kebijakan cukai ini senantiasa mendengar berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak baik secara tertulis maupun audiensi,” kata Nufransa (Indra DH).