Perempuan Diharapkan Aktif Sukseskan Pemilu 2019

0
PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN - Sesditjen Polpum Kemendagri Didi Sudiana, Kaban Kesbangpol Kalteng Agus Pramono, dan Rektor Universitas Palangkaraya Prof Kumpiady Widen saat tampil dalam acara pendidikan politik perempuan di Palangkaraya, Kalteng, Senin (75). (Ist)

JAKARTA (Suara Karya): Partai politik diharapkan menempatkan kader-kader perempuan terbaiknya sebagai calon anggota legislatif. Perempuan juga diharapkan berperan aktif untuk mensukseskan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2010.

Hal itu disampaikan Sekretaris Ditjen Politik Pemerintahan Umum Kemendagri Didi Sudiana saat memberikan sambutan dalam kegiatan pendidikan politik perempuan yang bertema sukses agenda demokrasi pemilu serentak tahun 2019, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (7/5).

Dalam acara itu, hadir juga sebagai narasumber  Kaban Kesbangpol Provinsi Kalteng Agus Pramono dan Dekan FISIP Universitas Palangkaraya Prof cKumpiady Widen, Phd.

Kegiatan pendidikan politik ini dihadiri pengurus dan anggota perempuan partai politik, anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota perempuan, mahasiswa perempuan serta kaum perempuan di Provinsi Kalimantan Tengah

Didi Sudiana mengingatkan pada tahun 2019, akan berlangsung pemilihan umum secara serentak, yaitu memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden.

“Pada tahun politik ini peran perempuan sangat menentukan untuk ikut berperan aktif serta  mensukseskannya. Pemilu serentak tahun 2019, yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendorong dan memberikan ruang kepada perempuan melalui affirmative action 30 persen keterwakilan perempuan di dalam menempatkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota,” ujarnya.

Berdasarkan tahapan pemilu serentak 2019, pada bulan juli 2018 akan memasuki pendaftaran calon anggota legislatif. Diharapkan Partai Politik dapat menempatkan kader-kader perempuan terbaik dan yang handal untuk duduk di lembaga legislatif.

Didi Sudiana menambahkan, pemerintah terus berjuang untuk mewujudkan tatanan politik yang lebih inklusif, lebih demokratis dan lebih berkeadaban. “Tatanan politik yang ingin kita bangun adalah tatanan politik yang mendukung jalannya program pembangunan nasional, menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan,” ujarnya.

Dalam kehidupan berdemokrasi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berpolitik. Untuk itu, katanya, kegiatan pendidikan politik bagi perempuan ini merupakan momentum yang sangat strategis. Terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas representasi keterwakilan perempuan maupun kaum marjinal dalam politik. “Hal ini penting untuk menumbuhkembangkan kedewasaan dan kesadaran akan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambah Didi.

Agus Pramono menambahkan dalam membangun budaya demokrasi, peningkatan kecerdasan politik kaum perempuan menjadi sangat penting. Alasannya, karena roh atau hakekat demokrasi itu sendiri adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Agus menjelaskan, di kalimantan tengah jumlah perempuan dan laki-laki hampir berimbang, namun peran dan posisi kaum perempuan dalam pembangunan maupun di bidang politik dianggap masih belum seimbang. Walaupun pemerintah membuat UU tentang Partai Politik dan UU Pemilu yang memuat syarat keterwakilan 30 persen perempuan sebagai pendiri, pengurus parpol dan sebagai calon anggota legislatif.

Menurut Agus pergerakan wanita dalam pembangunan tentunya tidak terlepas dari kontribusi semua pihak, baik Pemerintah, dunia usaha ataupun masyarakat.

Sosialisasi UU Pemilu

Kasubdit Etika dan Budaya Politik Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Cahyo Ariawan dalam laporannya menjelaskan kegiatan pendidikan politik bagi perempuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mewujudkan tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi perempuan ini juga implementasi bentuk kerja sama Direktorat Politik Dalam Negeri dengan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut Cahyo pendidikan politik perempuan ini dilaksanakan selain guna meningkatkan partisipasi politik perempuan, juga untuk menanamkan kesadaran dan pemahaman dalam bidang politik serta untuk mensosialisasikan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Victor AS)