Perkuat Kemitraan, BPJS Kesehatan Beri Penghargaan ke Badan Usaha

0

JAKARTA (Suara Karya): Guna memperkuat kemitraan yang telah terbangun selama ini, BPJS Kesehatan memberi penghargaan kepada sejumlah badan usaha di wilayah Jabodetabek. Terutama badan usaha yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

“Kriteria itu, antara lain membayar iuran tepat waktu dan tepat jumlah, validitas data sesuai dan menggunakan aplikasi e-dabu secara menyeluruh,” kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek, Bona Evita dalam acara bertajuk ‘Gathering Badan Usaha’ di Bekasi, Selasa (7/6/22).

Bona menjelaskan, penghargaan kepada badan usaha sebenarnya agenda tahunan untuk memperkuat sinergi kemitraan yang terbangun selama ini. Karena pandemi, penghargaan tersebut tidak bisa digelar dalam dua tahun terakhir.

“Kami juga ingin mendapat masukan dari badan usaha untuk perbaikan Program JKN-KIS di masa depan. Ini selaras dengan Program BPJS kesehatan Mendengar yang digulirkan satu tahun lalu,” tuturnya.

Pertemuan itu, lanjut Bona, digunakan untuk sosialisasi terkait regulasi terbaru dalam Program JKN-KIS dan upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada peserta dari badan usaha.

BPJS Kesehatan secara simultan melakukan inovasi untuk meningkatkan layanan dan kemudahan peserta. Diantaranya, layanan aplikasi Mobile JKN yang diharapkan menjadi ‘one stop service’ Program JKN-KIS.

Selain itu, Bona menambahkan, juga tersedia layanan Pandawa (pelayanan administrasi melalui WA), Care Center 165, Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap), antrean online dan beberapa program lainnya.

“Kesempatan itu juga kami gunakan sebagai ajang berbagi pengalaman terbaik (best practice sharing). Kali ini pengalaman disampailan PT Haleyora Power,” ujar Bona seraya menambahkan pertemuan itu juga menampilkan dr Lulu Tjahyadi yang membahas ada deteksi dini dan manajemen stress dalam bekerja.

Ditanya soal kepesertaan, Bona mengatakan, program JKN-KIS saat ini telah mencakup 87 persen penduduk Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 50 juta penduduk yang belum menjadi peserta JKN-KIS.

“Kalau di wilayah Jabodetabek yang menjadi bidang kerja sama, kepesertaan JKN-KIS sudah mencapai rata-rata 98 persen. Tertinggi diraih DKI Jakarta yang sudah mencapai Universal Health Coverage atau kepesertaan semesta. Angkanya diatas 99 persen,” tuturnya.

Program yang sedang didorong di wilayah Jabodetabek adalah penggunaan aplikasi antrean online di faskes pertama. Antrean semacam itu telah dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan atau rumah dakit. Jika inovasi itu digunakan seluruh peserta, maka tak ada lagi antrean panjang di FKTP.

“Jika dapat nomor antrean 50, tak perlu datang pagi-pagi. Sehingga tak terjadi penumpukan peserta. Dengan demikian, peserta bisa berobat dengan nyaman, karena tak perlu menunggu terlalu lama,” ujar Bona.

Guna memberi kenyamanan kepada peserta, BPJS Kesehatan akan menambah jumlah FKTP di wilayah Jabodetabek. Tahun ini dialokasikan sebanyak 15 FKTP, sehingga bertambah menjadi 2002 FKTP.

Untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit, Bona menyebut, akan ada penambahan sekitar 40 rumah sakit baru. Saat ini tercatat ada 412 RS di Jabodetabek.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Herman Dinata Mihardja; Kepala Cabang Jakarta Selatan, Diah Sofiawati; Kepala Cabang Jakarta Timur, M Ichwansyah Gani.

Selain itu ada Kepala Cabang Jakarta Barat, Fitria Nurlaila Pulukadang; Kepala Cabang Jakarta Utara, Shanti Lestari; Kepala Cabang Jakarta Prima, Jenal M Sambas; dan Kepala Cabang Jakarta Depok, Elisa Adam. (Tri Wahyuni)