Perma 1/2020 Dinilai bisa Atasi Disparitas Hukuman Kasus Korupsi

0
Mantan Hakim Agung, Topane Gayus Lumbuun. (Suarakarya.co.id/Istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Kehadiran Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dinilai bisa mengatasi persoalan perbedaan (disparitas) hukuman dalam kasus korupsi.

Penilaian tersebut, disampaikan mantan Hakim Agung, Topane Gayus Lumbuun, di Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Namun, Gayus mengingatkan, aturan seperti itu juga berpotensi membelenggu independensi hakim dalam memutus sebuah perkara. “Penerbitan Perma Nomor 1 Tahun 2020 itu sebenarnya bertujuan baik, yakni untuk menghindari disparitas hukuman kasus-kasus yang merugikan negara yang diputuskan hakim,” kata Gayus.

Namun, ujarnya, di lapangan, aturan itu juga bisa membelenggu independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Bahkan, kata dia, Perma itu juga bisa mengkotak-kotakkan hukum.

“Perma Nomor 1 Tahun 2020 ini tujuannya baik. Tetapi, dalam praktik di lapangan, Perma Nomor 1 Tahun 2020 ini bisa membelenggu kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman demi keadilan menurut keyakinannya. Perma ini juga bisa mengkotak-kotakkan hukum. Itu yang saya tidak setuju dan sangat saya sayangkan,” katanya.

Karena pada dasarnya, kata Gayus, hakim itu bebas dalam memutus perkara. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan bebas. Ini mengandung arti bahwa hakim dalam menjalankan tugas bebas dari intervensi siapapun.

“Hakim itu mandiri dalam arti tidak bergantung kepada apa atau siapa pun, sehingga bebas dari pengaruh apa atau siapa pun. Hakim juga tidak memihak kepada siapa pun agar putusannya objektif,” kata Gayus.

Disebutkan, independensi hakim bersifat mutlak dan diupayakan agar tetap terjaga. Karena, kemandirian hakim sangat dinanti oleh para pencari keadilan. “Independensi hakim bukan milik dia sendiri, melainkan milik pencari keadilan, milik publik. Setiap upaya untuk mereduksi kemandirian hakim dalam mengadili dan menjalankan fungsi teknis yudisial, termasuk pengaruh politik dan pengaruh kesejahteraan dan keuangan hakim, mesti ditolak,” tegasnya.

Gayus juga mengatakan, kemandiri hakim merupakan kekuasaan yang mutlak. Maka itu, sambungnya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim mereka harus merdeka.

“Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Oleh karena itu, kata dia, hakim sebagai unsur yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam nenjalankan tugas memeriksa dan memutus perkara, wajib menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memberikan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” tuturnya. (Pramuji)