Permendikbudristek PPKS Tak Legalkan Perzinaan di Kampus!

0

JAKARTA (Suara Karya): Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek), Nizam menegaskan, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor (Permendikbudristek) No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak melegalkan perzinaan dalam kampus.

“Tak ada satu pun kata dalam Permen PPKS yang menunjukkan Kemdikbudristek memperbolehkan perzinaan. Tajuk awal dari Permendikbudristek adalah ‘pencegahan’, bukan ‘pelegalan’,” kata Nizam dalam keterangan pers, Senin (8/11/21).

Nizam kembali menggarisbawahi Permendikbudristek, dimana fokusnya pada pencegahan dan penindakan atas kekerasan seksual. Sehingga definisi dan pengaturan dalam permen untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual dalam kampus.

Permendikbudristek tersebut dibuat, lanjut Nizam sebagai tanggapan atas keresehan beberapa organisasi dan perwakilan mahasiswa. Mereka menyampaikan kajian atas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Kasus itu, ternyata tak ditindaklanjuti oleh pimpinan perguruan tinggi.

“Kebanyakan dari mereka takut melapor atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Hal itu menimbulkan trauma bagi korban. Hal ini menggambarkan betapa mendesaknya peraturan itu dikeluarkan,” ujarnya.

Kehadiran Permendikbudristek PPKS merupakan jawaban atas kebutuhan perlindungan dari kekerasan seksual di perguruan tinggi yang disampaikan langsung oleh berbagai mahasiswa, tenaga pendidik, dosen, guru besar.dan pemimpin perguruan tinggi. Kejadian itu
disampaikan melalui berbagai kegiatan.

“Kekerasan seksual di sektor pendidikan tinggi adalah kewenangan Kemdikbudristek, sebagaimana ruang lingkup dan substansi yang tertuang dalam Permendikbudristek tentang PPKS ini,” katanya.

Nizam menekankan Kemdikbudristek wajib memastikan setiap penyelenggara pendidikan maupun peserta didiknya dapat menjalankan fungsi tri dharma perguruan tinggi dan menempuh pendidikan tingginya dengan aman dan optimal tanpa adanya kekerasan seksual.

Nizam menjelaskan, Permendikbudristek PPKS dirancang untuk membantu pimpinan perguruan tinggi dan segenap warga kampus dalam meningkatkan keamanan lingkungan mereka dari kasus kekerasan seksual. Selain menguatkan korban kekerasan seksual yang masuk dalam ruang lingkup dan sasaran Permen PPKS tersebut.

“Permendikbudristek itu juga mempertajam literasi masyarakat umum akan batas-batas etis perilaku di lingkungan perguruan tinggi Indonesia, serta konsekuensi hukumnya,” ucapnya.

Karena, menurut Nizam, moral dan akhlak mulia menjadi tujuan utama pendidikan sebagaimana tertuang dalam UUD, UU No 20/2003, UU No 12/2012 dan berbagai peraturan turunannya. Termasuk Permendikbud No 3/2020 ttg standar nasional pendidikan tinggi.

Nizam mengungkapkan, Permendikbudristek tentang PPKS mendapat sambutan dari kalangan perguruan tinggi. Permen tersebut disosialisasikan dalam Program Merdeka Belajar Episode Ke-14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual.

Menurutnya, Permendikbudristek PPKS dinilai detil dalam mengatur langkah-langkah yang penting di perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Karena membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lanjut untuk mencegah berulangnya kembali kasus kekerasan seksual yang menimpa sivitas akademika.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga (Unair) Basuki Rekso Wibowo mendukung ditetapkannya Permendikbudristek ini. Dengan demikian, pihak perguruan tinggi secara yuridis dapat melakukan langkah-langkah legal menindak pelaku kekerasan seksual.

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai Permendikbudristek 30/2021 pun diapresiasi. Sehingga kampus menjadi lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan Merdeka Belajar.

Sejumlah perguruan tinggi mulai membentuk satgas, di antaranya Universitas Khairun di Maluku Utara dan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang merupakan perguruan tinggi Islam.

Permendikburistek PPKS telah melalui tahapan sosialisasi kepada berbagai pemangku kepentingan dan melalui sejumlah rapat koordinasi. Sosialisasi lebih luas sebagai Merdeka Belajar Episode Keempat Belas: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual akan diselenggarakan secara daring pada Kamis, 11 November 2021. (Tri Wahyuni)