Peserta UNBK Tahun ini Naik jadi 91 Persen

0

JAKARTA (Suara Karya): Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini diikuti sekitar 8,3 juta siswa di 103 ribu satuan pendidikan. Dari jumlah itu, 91 persennya adalah peserta ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

“Terjadi kenaikan peserta UNBK tahun ini sekitar 19 persen dibanding tahun lalu, sehingga total menjadi 91 persen,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dalam penjelasan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Muhadjir dalam kesempatan itu didampingi seluruh pejabat eselon 1 di lingkungan Kemdikbud, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Suryadi dan perwakilan dari Kementerian Agama.

Mendikbud memberi Muhadjir apresiasi kepada kepala daerah yang mendukung pelaksanaan UNBK. Karena, hakekat dari UNBK bukanlah menggunakan komputer, tetapi ikhtiar untuk menegakkan integritas dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Kami berterimakasih pada para pihak yang telah membantu pelaksanaan UNBK. Flatform UNBK juga digunakan dalam tes seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), PPPK dan Polri. Itu artinya tes semacam berbasis komputer ini memang terpercaya,” katanya.

Muhadjir menekankan pentingnya menjaga kejujuran dalam menempuh ujian. Prestasi memang penting, namun hal utama adalah kejujuran.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemdikbud, Totok Suprayitno menjelaskan, ada 7 provinsi yang siap menggelar 100 persen UNBK pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal. Disebutkan, provinsi Aceh, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Timur, DI Yogyakarta serta Bangka Belitung.

“UNBK terbukti efektif meningkatkan kredibilitas pelaksanaan UN. Momentum hasil UN yang lebih reliabel dan kredibel menjadi titik tolak pemanfaatan hasil UN untuk merefleksi kemampuan dan meningkatkan mutu pembelajaran,” ujarnya.

Untuk 9 persen peserta UN berbasis kertas dan pensil (UNKP), lanjut Totok, proses distribusi naskah ke provinsi dan penggandaan naskah sudah mencapai 100 persen untuk jenjang SMA dan sederajat. Pada jenjang SMP dan sederajat, proses pencetakan sudah mencapai 70 persen per 20 Maret 2019.

Kebijakan baru mengenai UN tahun ini untuk daerah terdampak bencana seperti Kota Palu, Kab Donggala, Kab Sigi, Kab Parigi Moutong, Kab Lombok Utara, dilaksanakan dengan penyesuaian bahan ujian.

Soal dana UN, Sekretaris Balitbang, Dadang Sudiyarto menyebutkan angka sekitar Rp210 miliar. Berkat UNBK, terjadi penghematan anggaran yang cukup besar, dari sebelumnya yang mencapai Rp500 miliar. Karena untuk percetakan soal menghabiskan dana Rp90 miliar.

“Kalau sekarang dana untuk percetakan soal bagi 9 persen peserta UNPK sekitar Rp12 miliar. Anggaran bisa berkurang lebih dari separo karena dana pengawasan ditanggung daerah lewat dana BOS (Biaya Operasional Sekolah),” kata Dadang menandaskan. (Tri Wahyuni)