PGK: Pemilu 2019, Ajang Kontestasi Menuju Indonesia Lebih Baik

0
Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Bursah Zarnubi mengatakan, jargon dan kampanye politik menjelang Pemilu 2019. dinilai bukan lagi bersifat adu program, tetapi lebih menonjolkan politik identitas atau SARA.

Seharusnya, dia mengatakan, kampanye Pemilu dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan politik, adu program berbasis data sebagai pertimbangan masyarakat untuk menentukan pilihan.

“Namun faktanya sepanjang tahun politik ini, masyarakat menyaksikan narasi kampanye dipenuhi ujaran kebencian, hoax, fitnah dan perdebatan minim data,” ujar Bursah, dalam diskusi publik Refleksi Akhir Tahun 2018, di Jakarta, Minggu (30/12/2018).

Dia mengaku merasa risau dengan pernyataan sejumlah tokoh politik yang mengibaratkan Pilpres 2019 sebagai Baratayudha, Armageddon atau Perang Badar.

Selain Bursah, juga hadir Kepala Satgas Nusantara Polri, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono sebagai pembicara kunci dalam diskusi yang dihadiri ratusan aktivis, politisi, dan sejumlah elemen masyarakat tersebut.

Selain itu, narasumber lain di antaranya anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait, Wakil Ketua KEIN Arief Budimanta, Ketua PB HMI Saddam al Jihad, Ketua Umum KAMMI Irfan Ahmad Fauzi, Ketua Umum DPP GMNI Robayytullah K Jaya, Mantan Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto T Thohari, Ketua Umum DPP IMM Najih Prasetyo, Ketua Umum PP PMKRI Juventus Prima, dan lainnya.

Dia meminta, generasi muda memperteguh komitmen kebangsaan di tahun politik ini. Pemilu 2019, katanya, adalah kontestasi menuju Indonesia lebih baik dan bukan memecah belah.

Bursah juga mengatakan, di bidang ekonomi, PGK memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam menjaga pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

“Berbagai proyek strategis terutama di luar Pulau Jawa satu demi satu sudah dapat dinikmati masyarakat. Bahkan, angka kemiskinan turun hingga 9,82 persen atau terendah sepanjang sejarah Indonesia. Tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan sudah dapat ditekan,” katanya menambahkan.

Secara umum, ujar Bursah, kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan seiring dengan semakin baiknya pelayanan kesehatan, akses pendidikan dan daya beli masyarakat di pemerintahan sekarang ini. (Gan)