PGRI DKI Jakarta Gelar Webinar Refleksi Pancasila dan Pendidikan Karakter Bangsa

0

JAKARTA (Suara Karya): Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta gelar webiner Refleksi Pancasila dan Pendidikan Karakter Bangsa.

Ketua APKS PGRI Provinsi DKI Jakarta Sumardiansyah mengungkapkan, Pancasila menjadi sebuah ironi ketika konsepsi ideal bertentangan dengan realitas dan saat Pancasila dibenturkan dengan kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan, maka pada titik itu Pancasila seperti dilucuti dari jubah kebesarannya.

“Kita harapkan diskusi kali ini, dapat menemukan ide konstruktif untuk menempatkan Pancasila secara proporsional. Pancasila adalah kebanggaan kita. Pancasila adalah identitas kita. Pancasila adalah jatidiri kita,” kata Sumardiansyah dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (3/6/21).

APKS PGRI menyelenggarakan webiner ini berkolaborasi dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP IPS) dan Asosiasi Guru PPKn Indonesia (AGPPKnI) sebagai Webinar Series #2 Kajian Ideologi dan Pendidikan, dengan tema “Refleksi Pancasila dan Pendidikan Karakter Bangsa” pada Selasa (1/6) diikuti 420 peserta. Diskusi menghadirkan para narasumber di lingkungan PGRI DKI Jakarta dan moderator Wakil Ketua APKS Bidang SMP/MTs Danang Setia Utomo.

Sumardiansyah saat memberikan sambutan pembukaan menyatakan, kegiatan webinar ini merupakan kegiatan untuk memperingati Hari Lahirnya Pancasila. Dia menjelaskan, secara formal pembahasan mengenai Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Sukarno lewat pidato 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang menerjemahkan Pancasila sebagai philosofische grondslag, pikiran sedalam-dalamnya tentang bagaimana kita mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat.

Setelah itu, ujarnya Pancasila sebagai dasar negara terus dibahas dalam sidang Panitia Sembilan 22 Juni 1945 melalui rumusan Piagam Jakarta, sampai Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 18 Agustus 1945. Ini, menghasilkan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dengan mengubah sila pertama Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Pembahasan Pancasila mulai dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, sampai 18 Agustus 1945 adalah proses berkelanjutan yang harus dijelaskan dalam satu tarikan nafas,” ujar Sumardiansyah.

Pemerhati Sejarah Batara Hutagalung mengatakan, diawali dengan penjelasan mengenai perdebatan lahirnya Pancasila selalu berulang kembali menjelang 1 Juni dan setiap 1 Juni. Banyak peristiwa-peristiwa sejarah ditulis bukan berdasarkan kajian-kajian akademik, melainkan untuk kepentingan politik.

“Jangan membangun bangsa dan negara di atas kebohongan-kebohongan penulisan sejarah,” ucap Batara Hutagalung.

Wakil Ketua APKS Bidang Perguruan Tinggi Jumardi memaparkan tentang ‘Pancasila dan Kearifan Lokal untuk Indonesia Berkemajuan.’ Dia mengatakank, Bung Karno dan tokoh lainnya mengambil sumber dari lokalitas Indonesia. Harus diakui Indonesia berdiri bukan karena kemampuannya sendiri, tapi di atas perbedaan kebudayaan dari Aceh hingga Papua.

“Perbedaan kebudayaan harusnya menjadi kekuatan, bukan malah melemahkan kita sebagai sebuah bangsa,” tandasnya.

Ketum Asosiasi Guru PPKn Indonesia Unro memaparkan Pancasila dengan judul, ‘Pancasila Milik Kita’. Menurutnya, Pancasila sudah teruji menjadi perekat, pengikat dan penguat kerukunan kehidupan bangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila telah menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

“Di dalam Pancasila itulah tercantum kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran dan keampuhannya, sehingga tidak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Harus diakui, kata Unro kelemahan bangsa dalam menghadapi liberalisasi sebagai buah dari globalisasi adalah adanya kekhawatiran timbulnya berbagai ekses negatif, salah satunya adalah kekhawatiran terjadinya krisis ideologis yang akhirnya akan menggerus jatidiri sebuah bangsa yang Pancasilais.

“Pancasila adalah milik kita, kita punya kewajiban konstitusional dan kewajiban moral untuk menjaga, melestarikan dan mengamalkannya,” ucapUnro. (dra)