PGRI Minta Pemerintah Segera Atasi Kekurangan Guru

0

BEKASI (Suara Karya): Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi meminta pemerintah mencari solusi atas masalah kekurangan guru di Tanah Air. Jika tidak, hal itu dikhawatirkan bakal mengganggu kualitas pendidikan di masa depan.

“Kekurangan guru itu nyata terjadi pak Menteri. Jika tidak ditangani segera, pihak pertama yang akan dirugikan adalah para siswa. Padahal mereka adalah masa depan bangsa,” kata Unifah dalam peringatan puncak Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 PGRI di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (30/11/2019).

Acara yang dihadiri lebih dari 40 ribu seluruh Indonesia itu juga dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mantan Mendikbud Wardiman Djojonegoro dan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik (GTK), Kemdikbud, Supriano.

Ditambahkan, masalah guru tak berhenti pada jumlah yang kurang, tetapi juga pada kepemilikan sertifikasi yang baru mencapai 52 persen dari total 2,7 juta guru di Indonesia.

“Masalah sertifikasi juga menjadi keresahan PGRI dalam beberapa tahun terakhir ini. Kami ingin perubahan yang akan dilakukan pemerintah terhadap guru juga menyentuh urusan sertifikasi itu,” ujarnya.

Unifah meminta pada Mendikbud Nadiem Makarim agar upaya perubahan pendidikan di Indonesia juga melibatkan guru. Karena, guru dan PGRI memiliki peran strategis dalam skema perubahan yang sama-sama diinginkan Nadiem, yaitu bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia.

“Meletakan pendidikan dalam pembangunan bangsa, berarti menghargai keutamaan guru. Apresiasi kami sampaikan kepada Mendikbud, yang mendorong kreativitas guru dalam kelas dan mendorong kemerdekaan belajar,” tuturnya.

Menurut Unifah, jika semua guru bergerak dengan tanggung jawab masing-masing, untuk meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas, memperlakukan siswa setara tanpa perbedaan, menjaga toleransi, maka bukan mustahil akan tercapai sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

“Dalam HUT PGRI dua tahun lalu, Presiden Joko Widodo secara tegas meminta semua pihak agar menyederhanakan administrasi guru. Hal untuk melepaskan belenggu kemerdekaan guru dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya.

Unifah mengingatkan kembali pada semua komponen, entah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membantu kelancaran tugas guru. Selain juha peduli pada mutu dan peningkatan kesejahteraan, tanpa membeda-bedakan status guru negeri atau swasta, guru tetap atau honorer, guru dibawah Kemdikbud atau Kementerian Agama. (Tri Wahyuni)