PGRI: Peta Jalan Pendidikan Kemdikbud Kurang Kajian Akademik

0
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menilai Peta jalan pendidikan (PJP) yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kurang kajian akademik.

“Kami harap PJP juga memuat konsep yang melatarbelakangi dan kajian akademiknya. Sehingga kita sepakat bahwa peta jalan ini memang arah untuk memajukan pendidikan Indonesia hingga 2035,” kata Unifah dalam acara FGD bertema Peta Jalan Pendidikan yang digelar daring, Selasa (2/2/2021).

Kegiatan tersebut dibuka Deputi Bidang Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Sartono.

Menurut Unifah, konsep dan kajian ilmiah diperlukan agar kebijakan yang dibuat Kemdikbud memiliki asal usulnya yang jelas. Sehingga program disusun berpijak pada persoalan yang terjadi di lapangan.

“Kami harap program untuk guru dan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) bukan sekadar tempelan. Tetapi menjadi fokus utama jika kita ingin mencapai kualitas pendidikan seperti ditransformasikan hingga 2035,” tuturnya.

Unifah juga meminta pada Kemdikbud untuk tidak memposisikan guru sebagai beban. Hal itu terlihat dalam pernyataan beberapa pejabat Kemdikbud yang menimbulkan keresahan di kalangan guru. Misalkan, pernyataan terkait tunjangan profesi yang akan diberikan hanya untuk guru berprestasi.

“Meski sudah dibantah, pernyataan itu hingga saat ini masih meresahkan guru. Kemdikbud sebaiknya fokus pada pembelajaran saja agar lebih efektif di masa pandemi,” tutur Unifah seraya menambahkan PGRI sedang merancang buku aktivitas untuk membantu guru dan siswa dalam belajar.

Meski dalam situasi yang serba terbatas, Unifah mengatakan PGRI tetap mengabdi agar kompetensi guru semakin meningkat. “Jangan bilang guru itu penting, jika selalu membuat pernyataan yang meresahkan. Termasuk guru di Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) yang tunjangan sertifikasinya dicabut,” katanya.

Menurut Unifah, guru SPK layak dapat tunjangan karena meski kerja di sekolah kerja sama, tetapi gaji yang diterima tak besar. Mereka juga bekerja untuk anak Indonesia yang menempuh pendidikan di SPK.

“Begitu pun rencana penghapusan perekrutan guru CPNS, meski belum dapat persetujuan DPR. Dampak dari pernyataan itu sudah kemana-mana. Dikhawatirkan anak-anak muda tidak tertarik lagi menjadi guru,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Unifah juga meminta Kemdikbud agar melibatkan pesantren dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Karena urusan pendidikan tak hanya di Kemdikbud, tetapi juga ada di Kementerian Agama. (Tri Wahyuni)