PGRI: Saatnya Pemerintah Punya Cetak Biru Pendidikan Nasional

0
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Suarakarya.co.id/ist)

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi berharap pemerintah segera menyusun cetak biru pendidikan nasional.

“Cetak biru yang dilandasi penekanan bahwa pendidikan itu juga bagian dari upaya mempersiapkan peserta didik sebagai warga global,” kata Unifah dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dikemas dalam bentuk webinar, Sabtu (2/5/20)

Disebutkan, cetak biru pendidikan nasional juga mencakup pendidikan yang menekan pada budaya dan keberagaman agar peserta didik menjadi warga negara yang baik dan produktif.

Unifah juga mengemukakan pentingnya memfasilitasi para guru untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan, agar kegiatan pendidikan bisa terus berjalan dengan baik.

“Pandemi covid-19 yang terjadi saat ini memberi pelajaran berharga bagi dunia pendidikan Indonesia, bahwa peran guru tetap tidak tergantikan dengan teknologi. Namun guru yang tak mau akrab dengan teknologi, akan mudah tergantikan,” ucapnya menegaskan.

Menurut Unifah, dunia pendidikan di Indonesia akan memasuki keadaan ‘New Normal’, yang mana kebiasaan lama dalam penyelenggaraan pendidikan tidak bisa lagi menjadi patokan. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan bagi para pendidik harus diubah dari penekanan pada konten ke proses.

Pemerintah, Unifah menambahkan, harus fokus pada upaya pembenahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan jarak jauh, agar masyarakat di berbagai wilayah Indonesia dapat dengan mudah mengakses layanan pembelajaran daring atau online.

“Pengalaman selama pandemi covid-19 mengajarkan, pendidikan jarak jauh berbasis online masih perlu dibenahi secara serius. Untuk itu, PGRI berharap pada pemerintah bisa lebih fokus dalam menginvestasikan dananya ke sarana dan prasarana. Akses terhadap listrik dan internet yang makin meluas hingga ke pelosok,” katanya.

Ia menjelaskan, PGRI akan fokus pada upaya peningkatan kualitas, kesejahteraan dan pelindungan terhadap para pendidik dalam menjalankan tugas dalam dunia pendidikan.

“PGRI berharap pemerintah juga fokus pada tata kelola guru, terutama persoalan kekurangan guru yang terjadi hampir di semua daerah,” tuturnya.

Selain itu, Unifah meminta penuntasan pengangkatan guru honorer kategori 2 (K-2) yang telah lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019, mengingat usia dan pengabdian mereka yang begitu panjang bagi dunia pendidikan di Tanah Air.

Guna mendukung upaya peningkatan kapasitas guru, PGRI saat ini bekerja sama dengan Mahir Academy dan Rumah Perubahan dalam menggelar webinar dan lokakarya via daring berseri dari 2 sampai 20 Mei 2020 bagi 13 ribu peserta dari 34 provinsi di Indonesia.

Webinar dan lokakarya membahas penciptaan pola belajar yang efektif dari rumah, sebagai bagian dari upaya mengenalkan cara baru dalam pelatihan pendidikan di Tanah Air. (Tri Wahyuni)