PGRI Usulkan Perbaikan Juknis Pemanfaatan Dana BOS

0

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum (Ketum) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengusulkan agar petunjuk teknis (juknis) pemanfaatan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) diperbaiki. Terutama pada hal yang berhubungan dengan guru honorer.

“Kami mengapresiasi kebijakan Kemdikbud terkait pemanfaatan dana BOS hingga 50 persen untuk kesejahteraan guru honorer. Tetapi, kebijakan itu sulit diterapkan jika syaratnya seperti itu,” kata Unifah Rosyidi disela Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PGRI 2020 di Jakarta, Jumat (21/2/20).

Konkernas dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan dihadiri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Mantan Wapres yang kini menjabat Dewan Pembina PGRI, Jusuf Kalla dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

Unifah mempersoalkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang menjadi salah satu syarat bagi guru honorer mendapatkan dana BOS. Syarat lainnya adalah guru honorer itu tidak punya sertifikat kompetensi dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

“Adanya syarat NUPTK bagi guru honorer penerima dana BOS itu sulit dipenuhi, karena mencari NUPTK harus melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah. Sementara SK Kepala Daerah tak lagi diberikan kepada honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 tahun 2005,” tuturnya.

Dengan demikian, lanjut Unifah, guru honorer yang selama ini mendapat honor dari dana BOS terancam dicoret namanya karena kebijakan baru tersebut. Karena itu, PGRI berharap Kemdikbud dapat mencari solusi atas masalah tersebut.

“Jangan sampai guru honorer kita makin merana. Karena honor yang jumlahnya tak seberapa itu harus hilang lantaran terganjal kebijakan. Jika pemerintah serius bantu kesejahteraan guru honorer, syaratnya diperbaiki,” ucap Unifah.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) hingga 18 Desember 2019 menunjukkan jumlah guru honorer pemilik NUPTK ada 708.963 orang. Hal itu setara dengan 47 persen jumlah guru honorer di Indonesia, yang mencapai 1.498.344 orang. Artinya, ada sekitar 789 ribu guru honorer yang belum punya NUPTK dan tak berhak menerima honor dari dana BOS.

“Harapan semua guru honorer di Indonesia memperoleh pendapatan setara Upah Minimum Regional (UMR) adalah keinginan yang wajar dan hal itu layak dipertimbangkan oleh pemerintah,” kata Unifah.

Ketum PGRI juga berharap revisi Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disetujui DPR dan pemerintah, memberi kesempatan yang sama bagi guru dan tenaga kependidikan honorer Kategori (K)-2 maupun non-K untuk mengikuti tes ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

“Hal itu demi memenuhi rasa keadilan bagi semua guru honorer di Tanah Air yang sudah puluhan tahun mengabdi,” ucapnya. (Tri Wahyuni)