KENAIKAN BPJS KESEHATAN
PKS: Kebijakan Jokowi Dinilai Tambah Beban Perekonomian Rakyat

0
(suarakarya.co.id/Istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, menyesalkan langkah yang diambil Presiden Joko Widodo untuk menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini tentunya akan semakin membebani perekonomian masyarakat, khususnya di tengah dampak pandemi Covid-19.

“Luar biasa Bapak Presiden kita yang terhormat, tidak ada angin dan hujan langsung menekan Perpres No 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres No 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan,” kata Mardani, Rabu malam (13/05/2020).

Maka dari itu, Mardani pun meminta Jokowi untuk meningkatkan rasa sensifitas, kepedulian, keberpihakan, keperihatinan kepada masyarkat kecil yang tengah kesusahan. Salah satu caranya adalah dengan lebih mementingkan kemanusiaan Ketimbang manfaat ekonomi dari suatu kebijakan.

“Pandemik COVID-19 ini sudah memberatkan masyarakat, Saya minta Presiden lebih mengedepankan sisi humanisme ketimbang ekonomi,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Pepres 64/2020 mengatur tentang perubahan besaran iuran dan adanya bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) oleh pemerintah. Peserta segmen PBPU dan BP disebut sebagai peserta mandiri.

Iuran BPJS yang akan naik pada 1 Juli 2020 yaitu Pertama, peserta mandiri Kelas III membayar iuran sebesar Rp25.500. Sedangkan pemerintah pusat menambahkan bantuan iuran Rp16.500 untuk setiap peserta mandiri, sehingga total iurannya menjadi Rp42 ribu.

Kedua, peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp100 ribu, dari saat ini sebesar Rp51 ribu. Lalu, Ayat 3 mengatur iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp150 ribu, dari saat ini Rp80 ribu.

Sementara itu iuran peserta mandiri Kelas III yang sebelumnya dibayarkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp25.500 akan meningkat pada 2021 menjadi Rp35 ribu. Jumlah itu belum termasuk iuran yang dibayarkan pemerintah pusat sebesar Rp7 ribu. Sehingga total iuran peserta mandiri per orang per bulannya tetap Rp42 ribu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Dijelaskannya bahwa kenaikan iuran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) BPJS Kesehatan.

Sekadar informasi, sebelum kenaikan Jilid II ini, pemerintah sempat menaikkan besaran iuran peserta mandiri pada 1 Januari 2020 berdasarkan Perpres No. 75 Tahun 2019. Namun, pada Maret 2020 Perpres tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. (Pramuji)