Polemik Reorganisasi di LIPI akan Ditangani Tim Penyelaras

0
Foto: Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin meminta Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk membentuk Tim Penyelaras. Tim akan menyelesaikan polemik reorganisasi di tubuh Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) tersebut.

“Saya beri waktu satu minggu untuk menyelesaikan masalah terkait restrukturisasi. Masalah yang tak selaras, tak seimbang dan tak patut agar diselesaikan,” kata Syafruddin usai pertemuannya dengan Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko di Jakarta, Senin (18/2/2019).

Disebutkan, tim penyelaras itu terdiri atas perwakilan dari Kemenpan-RB, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan LIPI. “Jadi masalah ini tidak akan diselesaikan oleh LIPI sendiri, melainkan tim khusus,” ujar mantan Wakapolri itu menegaskan.

Untuk itu, Syafruddin meminta agar LIPI menghentikan sementara proses reorganisasi. Sehingga tidak terjadi lagi kesimpangsiuran informasi baik di masyarakat maupun internal LIPI sendiri.

Reorganisasi LIPI bertujuan pembenahan, sekaligus menguatkan fungsi penelitian daripada administrasi. Namun saat pelaksanaanya, terjadi penolakan dari internal LIPI karena kurangnya sosialisasi. “Ini ada miskomunikasi sehingga simpang siur dan mencuat opini yang tidak baik di masyarakat,” katanya.

Syafruddin juga memastikan tidak ada struktur yang hilang sebagai dampak dari reorganisasi LIPI.  “Tak ada penghilangan struktur, yang ada hanya pergeseran jabatan. Ini hanya pengalihan fungsi yang tadinya jabatan struktural menjadi jabatan fungsional,” ucapnya.

Menpan-RB juga membenarkan telah memberi persetujuan terkait rencana reorganisasi tersebut. “Persetujuan itu untuk kepentingan yang lebih besar. Kami harus memastikan reorganisasi sesuai dengan rencana yang diusulkan. Jika ada tindakan diluar usulan, maka hal itu harus dihentikan,” katanya.

Kepala LIPI Laksana Tri Handoko mengatakan reorganisasi bertujuan untuk mengatur ulang tenaga administrasi pendukung. Dengan demikian, pusat penelitian LIPI fokus dalam melakukan penelitian. “Kami akui ada miskomunikasi di internal. Kondisi ini harus segera diselesaikan,” ucap LT Handoko.

Ia menyambut baik rencana pembentukan tim penyelaras. Dengan demikian, tim akan melihat permasalahan yang ada secara jernih. Perbaikan akan dilakukan atas usulan tim tersebut.

Kepala LIPI menegaskan tidak ada pemecatan terkait reorganisasi di tubuh LIPI. “Tidak benar ada pemecatan PNS. Yang ada hanya redistribusi PNS administrasi pendukung,” ucap.

Handoko menjelaskan, LIPI memiliki tiga misi utama yang harus dilaksanakan pada 2019 sebagai lembaga penelitian yang mengglobal. Salah satu misinya adalah melakukan pembenahan manajemen internal. Hal itu untuk mendukung reformasi proses bisnis pendukung penelitian.

Ditambahkan, proses bisnis pendukung penelitian dilakukan untuk mengurangi beban administrasi peneliti dan aktivitas penelitian secara signifikan. Selain juga  memotong rantai birokrasi di semua aspek dan meningkatkan efisiensi sumber daya manusia dan anggaran LIPI.

“Kesemua itu adalah langkah konkrit pelaksanaan reformasi birokrasi di LIPI untuk mendorong produktivitas penelitian dan layanan publik,” katanya.

Menurut Handoko, reformasi harus dilakukan untuk memastikan reformasi bisnis eksternal seperti administrasi anggaran, kepegawaian dan sebagainya tetap berjalan. Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2017 tentang Manajemen PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 28 November 2018.

Menurut Handoko, regulasi baru ini akan memastikan pengelolaan jabatan fungsional peneliti berbasis output dengan proses bisnis yang sederhana, transparan, dan substantif. Konsekuensi dari reorganisasi itu terjadi impassing  sejumlah jabatan administratif (eselon III) menjadi jabatan fungsional. (Tri Wahyuni)