Polri Klaim Pilkada Serentak Berlangsung Aman

0

JAKARTA (Suara Karya):  Karo Divhumas POLRI Mohammad Iqbal, mengklaim pihaknya telah sukses menjalankan tugas dalam pengamanan Pilkada serentak di seluruh Indonesia pada 27 Juni 2018 lalu.

“Polri berkewajiban dan berkomitmen menjaga keamanan dan kelancaran selama proses pilkada sejak awal hingga akhir terutama jelang pengumuman pemenang Pilkada.  Menurutnya, Pilkada memang rentan terjadi konflik hingga perpecahan karena berbagai faktor,” kata Iqbal dalam acara diskusi Forum Prometer 2018 di Jakarta, Kamis (19/7).

Dikatakan Iqbal, diantaranya partai politik pendukung atau pengusung calonnya semuanya memiliki kepentingan yang berbeda. Selain itu adanya oknum yang tidak netral dari penyelenggara Pemilu. Biasanya terjadi di KPUD, Panwasda, Panwascam, Aparatur Sipil Negara dan  Aparat Keamanan.

Iqbal juga menyebutkan konflik terjadi lantaran adanya maksud dan tujuan untuk mengejar kepentingan pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Dan juga belum terbentuknya koalisi permanen oleh Partai Politik pengusung baik di tingkat Pusat sampai dengan ke tingkat daerah.

“Pilkada adalah polarisasi yang dilegitimasi, memang terjadi polarisasi tapi dilegitimasi undang-undang, tetapi itu harus diatur dan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh KPU tapi harus ada Bawaslu Polri dan lain-lain,” kata Iqbal kepada wartawan dalam acara Forum Promoter 2018 Polri di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Menurutnya, tidak bisa melaksanakan perhelatan akbar kalo hanya berjalan sendirian. “Alhamdulillah bisa berjalan lancar meski ada riak riak masih banyak yang harus kita benahi. Bagaimana kedepan untuk memperbaiki. Karena Pilkada ini wajah dari Pilpres,” ujarnya.

Diungkapkannya, Kapolri pun mengatakan pilkada bagai mesin mobil sudah distater sudah panas, maka perlu kita jadi cooling system yang mendinginkan.

Semua stake holder harus melaksanakan dengan keadaan senang meski ada kompetisi di dalamnya, jargon siap kalah siap menang tidak 100 persen terwujud ini harus kita lakukan kedepan, masih banyak yang harus disempurnakan.

“Pada tiga minggu yang lalu kawan kami gugur di Papua karena diberondong tembakan saat mengawal kotak logistik. Kedepan hal hal ini harus diminimalisir,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan dari 171 daerah yang menjalankan Pilkada tersebut total anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) demi pelaksanaan Pilkada sekitar Rp12,845 triliun. NPHD untuk tingkat provinsi sebesar Rp8,017 triliun, NPHD tingkat kabupaten dan kota sebesar Rp4,827 triliun.

Ilham menambahkan, dalam pilkada kemarin sebanyak 152.079.997 daftar pemilih tetap yang telah dinyatakan oleh KPU. Jumlah itu terdiri dari 49,96 persen lak-laki atau sekitar 75.987.321 orang, untuk DPT perempuan sebanyak 50,04 persen atau sekitar 76.092.676 orang dan 0,37 persen merupakan penyandang disabilitas  atau sekitar 556.741 orang.

KPU mencatat tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar 72,68 persen (laki – laki sebanyak 69,90 persen dan perempuan sebesar 75,93 persen). Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat partisipasinya sebesar 75,56 persen (Laki– laki sebanyak 73,46 persen dan perempuan sebesar 77,68 persen).

Sedangkan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebesar 73,82 persen (Laki– laki sebanyak 70,76 persen dan perempuan sebesar 76,90 persen). (Bayu Legianto)