JAKARTA (Suara Karya): Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengatakan, Isu energi sangat erat kaitannya dengan ketahanan nasional suatu negara. Dimana sekitar 70 persen konflik yang terjadi di dunia, bersumber dari isu energi dan pangan. Energi juga merupakan komoditas strategis dan vital, baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan nasional.
Dengan demikian, kemandirian dan ketahanan energi menjadi salah satu kepentingan nasional utama Indonesia yang harus diperjuangkan.
“Ketahanan energi sangat ditentukan oleh empat aspek utama, yaitu availability, accessibility, affordability, dan acceptability,” kata Pontjo dalam FGD Virtual yang bertema “Penguasaan dan Pengembangan Teknologi, Dalam Rangka Penguatan Sektor Energi dan Sumber Daya Alam”, Jumat (19/2/2021).
Lebih lanjut Pontjo menjelaskan bahwa untuk memenuhi aspek-aspek ketahanan energi tersebut, mewujudkan bauran energi (energy mix) nasional menjadi sangat penting, agar tidak tergantung kepada satu sumber energi saja.
“Harus diakui hingga saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada energi berbasis fosil (minyak bumi dan batu bara) sebagai sumber energi nasional, utamanya untuk mencukupi kebutuhan di sektor transportasi, industri dan kelistrikan,” ujarnya.
Selain itu, eksploitasi secara terus menerus sumber energi fosil yang tidak dapat diperbaharui, juga dapat menyebabkan sumber cadangan jenis energi ini suatu saat akan habis. Berbagai sumber menyatakan bahwa cadangan terbukti (proven reserve) minyak bumi diperkirakan akan habis kurang dari 10 tahun, dan batu bara hanya tersedia sampai kurang dari 28 tahun.
Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil dan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, adalah dengan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (EBT) atau populer dengan sebutan energi hijau yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui secara terus menerus sehingga keberadaannya di alam ini tidak akan habis.
Sumber energi terbarukan adalah sumber energi ramah lingkungan yang dapat memberikan kontribusi terhadap isu perubahan iklim dan pemanasan global. Oleh karena itu, pemanfaatan EBT sudah seharusnya menjadi prioritas nasional untuk mengurangi ketergantungan negara pada energi fosil.
Nantinya, akan mendukung peningkatan stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan, serta memungkinkan Indonesia untuk memenuhi komitmen mitigasi perubahan iklim di bawah Paris Agreement.
Untuk itu, pemerintah telah mentargetkan kontribusi EBT dalam bauran energi nasional mencapai 23 persen di tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050, sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 22 Tahun 2017. (Andara Yuni)