JAKARTA (Suara Karya): kepastian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak akan hengkang dari koalisi pendukung calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi), sudah disampaikan Sekjen pkB, Abdul Kadir Karding, semalam.
Sebelum itu, muncul spekulasi dalam pemberitaan media bahwa PKB akan keluar dari koalisi pendukung capres petahana bila Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), tak dipilih Jokowi untuk menjadi cawapresnya.
“Kita sudah fixed (ke Jokowi). Kita berharap tidak ada perpecahan,” ujar Karding, dalam pertemuan para Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik anggota koalisi petahana, di Jl Cemara, Jakarta Pusat, Senin (6/8) malam.
Kepastian PKB tetap berada di koalisi pengusung Jokowi, diperkuat dengan pernyataan Sekjen PPP, Arsul Sani. Dia menegaskan bahwa tidak akan ada satu pun parpol pendukung Jokowi sekarang yang akan hengkang dari koalisi walaupun nama yang diusulkan sebagai bakal cawapres Jokowi tak terpilih.
Hal itu disampaikan oleh Arsul, menjawab pertanyaan wartawan soal manuver politik jelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres pada 10 Agustus nanti.
Manuver dimaksud, seperti PKB yang menyampaikan aspirasi kiai Nahdatul Ulama untuk menduetkan Jokowi dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). PPP sendiri memiliki empat nama sebagai bakal cawapres.
Arsul mengatakan, di antara parpol koalisi pendukung Jokowi, tak pernah dilarang untuk menyampaikan aspirasinya. Batas waktunya adalah hingga ada pengumuman resmi soal nama cawapres Jokowi.
“Itu prinsip utamanya, sehingga partai koalisi tak pernah mempermasalahkan langkah elite PKB yang mendorong Jokowi-Muhaimin,” ujar anggota Komisi III DPR ini.
Terkait pengajuan nama cawapres dari masing-masing parpol koalisi, Arsul menyatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari upaya partai untuk menaikkan elektabilitas.
“Itu kan sesuatu yang dianggap masih bagian dari ikhtiar partai untuk menarik perhatian masyarakat sehingga elektabilitas partai itu bisa terkerek ke atas kan. Begitu kira-kira,” kata Arsul, Senin (6/8) malam.
Namun, kata dia, hal itu bukan berarti partai seperti PKB memanfaatkan pihak lain, dalam hal ini para kyai, demi menekan Jokowi.
Seperti PPP, kata Arsul, juga tidak akan pernah memaksakan agar Jokowi memilih Ketua Umum Romahurmuziy sebagai cawapres. Masing-masing parpol menyampaikan kriterianya untuk cawapres, dan semua akan menerima apakah kriteria itu akan digunakan atau tidak.
“Siapa pun yang ditetapkan akan diterima. Bagi kita, sudah selesai itu cawapres. Artinya, kita serahkan kepada Pak Jokowi. Kita tidak memaksakan cawapresnya harus non partai atau harus dari partai politik,” kata Arsul menambahkan. (Sugandi)