PPP: Pemberian Hadian Bagi Pelapor Korupsi, Berpotensi Dimanfaatkan LSM

0
Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani dan pengamat hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar

JAKARTA (Suara Karya): Politisi PPP, Arsul Sani, mengaku khawatir akan bermunculan LSM-LSM anti korupsi baru seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasalnya, kata dia, aturan yang mengiming-imingi hadiah Rp200 juta bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi itu, justru berpeluang akan memanfaatkan oleh para pegiat anti korupsi.

“Ini bisa dimanfaatkan LSM anti korupsi. Ini ke depan harus diantisipasi,” ujar Arsul, saat menjadi pembicara dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘PP 43/2018 dengan TAP MPR Nomor XI/1998 Sinergi Berantas Korupsi?’ di Kompleks Parlemen, Senayan, jakarta, Jumat (12/10/2018).

Selain Arsul, pembicara lain dalam diskusi tersebut, pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar.

Arsul yang tercatat sebagai anggota Komisi III DPR ini menilai, PP tersebut bukanlah hal baru. Hanya pergantian saja dari PP sebelumnya.

“Ini cuma penyempurnaan saja. Artinya lebih didetilkan angka hadiahnya. Karena itu, kita khawatir, jangan sampai nanti lahir LSM yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi dan kualifikasinya tidak jelas. Mereka bisa memanfaatkan masalah korupsi ini,” katanya.

Karena itu, Arsul mengingatkan agar hal ini perlu diatur lebih kanjut. Tak hanya itu, Arsul juga menyatakan tidak adanyajaminan keamanan bagi si pelapor, karena hanya memuat pemberian penghargaan.

“Kalau saya, lebih cenderung UU yang ada, diperkuat dengan merevisi UU tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” ujar Arsul.

Pernyataan senada, disampaikan Abdul Fickar Hadjar. Dia berpendapat, sepanjang ada kekuasaan pasti ada korupsi. Dia mencontohkan, seorang kepala daerah yang terpilih akan memikirkan untuk mengembalikan modal saat menjadi calon kepala daerah.

“Begitu juga dengan anggota DPR, mereka akan memikirkan bagaimana cara untuk mengembalikan modal. Jadi selagi ada kekuasaan, maka korupsi itu akan ada. Inilah yang akan dimanfaatkan LSM dengan adanya PP ini,” ujarnya. (Gan)