JAKARTA (Suara Karya): Wakil Sekjen DPP PPP, Achmad Baidowi, menyindir calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto terkait pernyataan yang tidak akan mengeluarkan kebijakan impor jika terpilih jadi presiden. Janji tersebut, dianggap sebagai khayalan, karena tidak akan mungkin bisa direalisasikan.
Menurut dia, tidak mungkin Indonesia lepas dari kebijakan impor, termasuk impor pangan. Hal itu dilakukan, katanya, bukan karena Indonesia tidak ingin melakukan swasembada, namun sejumlah faktor membuat Indonesia harus mendatangkan barang kebutuhan dari luar negeri.
“Khusus pangan misalnya, saat ini jumlah penduduk terus meningkat, sementara lahan berkurang. Belum lagi masyarakat banyak yang berpindah dari sektor pertanian ke sektor formal. Hal-hal ini mendorong Indonesia melakukan impor,” ujar mantan wartawan ini, di Jakarta, Senin (5/11/2018).
Atas dasar itu, janji Prabowo yang tidak akan impor, dianggap sebagai sesuatu yang mustahil. “Itu utopia (khayalan). Mana mungkin bebas impor,” ujar anggota Komisi II DPR ini.
Menurut Baidowi, kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan hal biasa. Karena itu dia meminta agar Prabowo tidak terlalu berlebihan dalam mengumbar janji.
“Saya kira, jangan sampai bikin janji yang muluk-muluk. Karena nanti akan terbelenggu janjinya. Soal ekspor dan impor itu kan biasa. Seperti kita hidup sehari hari, kita kan enggak mungkin menjual, pasti kan membeli,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, saat berorasi di deklarasi dukungan oleh Kopassandi di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta, Minggu (4/11/2018), Prabowo mengaku keputusannya maju sebagai calon presiden bukan atas dasar kepentingan pribadi, melainkan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Dia ingin Indonesia tidak tergantung pada impor.
“Saya akan bikin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, kita tidak akan impor, kita mampu mengelola negara dan kekayaan milik kita sendiri. Kita akan swasembada pangan, energi, dan air. Kita akan tegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Baidowi menegaskan, mengingat situasi perekonomian saat ini, merupakan hal yang tak mungkin bagi Indonesia benar-benar menggantungkan kebutuhan dari dirinya sendiri.
“Jadi menurut saya kalau misalnya tanpa impor itu sudah pasti janji palsu. Kalau masih zaman Orde Baru, apalagi tahun 1960, luas pertanian kita masih melimpah, janji itu masih bisa,” kata alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. (Gan)
