JAKARTA (Suara Karya): Presiden Joko Widodo meminta kurikulum di pendidikan tinggi dibuat lebih fleksibel. Sehingga perguruan tinggi lebih responsif menghadapi tantangan yang ada, dari pendekatan teoritis menjadi pendekatan pemecahan masalah hingga penciptaan dampak positif.
“Relaksasi kurikulum di pendidikan tinggi tidak boleh ditunda-tunda lagi,” kata Presiden dalam peluncuran Program Merdeka Belajar Episode 6: “Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi” secara virtual, Selasa (3/11/20).
Presiden Joko Widodo menilai situasi pandemi saat ini merupakan momentum yang tepat untuk memperbaiki ekosistem pendidikan nasional, termasuk di pendidikan tinggi. Karena pandemi dengan segala dampaknya telah menyadarkan kita semua pihak betapa penting sumber daya manusia (SDM) tangguh.
“Kita butuh orang-orang yang mampu berpikir dan bertindak dengan cara-cara luar biasa, serta memiliki adaptasi cepat untuk bertahan menghadapi kesulitan, tidak tertinggal, dan menang dalam persaingan,” tutur Presiden.
Ditambahkan, dosen yang baik adalah dosen yang memfasilitasi mahasiswanya belajar kepada siapa saja dengan media apa saja. Perguruan tinggi yang baik adalah perguruan tinggi yang membangun ekosistem merdeka belajar dan memanfaatkan materi dan media belajar yang luas.
“Perguruan tinggi harus bertransformasi lebih dinamis dan menciptakan terobosan dan membangun iklim kompetisi untuk meningkatkan daya saing. Bersinergi dan kolaborasi dengan BUMN dan industri, untuk mendorong prestasi lebih baik,” pesan Presiden.
Karena itu, Presiden meminta perguruan tinggi tidak terjebak dalam pola dan rutinitas biasa. Sebaliknya, perguruan tinggi sebagai ujung tombak lahirnya SDM Indonesia unggul harus mengolah energi dan keberanian untuk berinovasi lewat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menyongsong abad digital dewasa ini, Presiden menuturkan, berbagai riset dan pengembangan teknologi di bidang digital sudah semestinya mendapat prioritas utama. Beragam perkembangan teknologi digital seperti analisis ‘big data’ dan ‘artificial intelligence’ dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang.
“Beragam inovasi dengan memanfaatkan teknologi harus dikejar oleh perguruan tinggi di Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa,” tuturnya.
Dalam tataran praktis, lanjut Presiden, perkembangan teknologi dan inovasi yang dilahirkan diharapkan dapat mendukung pengembangan kemandirian pangan, kemandirian energi dan pengembangan kewirausahaan UMKM di berbagai sektor.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menjelaskan, Program Merdeka Belajar Episode Keenam fokus pada pembangunnan SDM unggul di jenjang pendidikan tinggi. Karena itu, pendidikan tinggi di Indonesia perlu bergerak lebih cepat agar dapat bisa bersaing di tingkat dunia.
“Saat ini, pengembangan perguruan tinggi bukan hanya kuantitas, tetapi juga harus fokus pada kualitas. Di sisi peningkatan mutu, kita harus menciptakan lulusan yang lebih baik lagi,” tuturnya.
Di sisi pendanaan per mahasiswa pun, menurut Nadiem, Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Untuk itu, Kemdikbud meningkatkan anggaran dalam konteks kinerja, untuk mencapai mutu yang kita inginkan.
Dana pemerintah untuk pendidikan tinggi pada 2020 sebesar Rp2,9 triliun. Jumlah itu akan ditingkatkan hingga 70 persen pada 2021 menjadi Rp4,95 triliun. (Tri Wahyuni)