Presiden: Pembelajaran di Masa Pandemi Harus Dibuat Lebih Konstektual

0

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Joko Widodo meminta materi pembelajaran di masa pandemi dibuat lebih kontekstual, relevan dan kontributif. Selain juga lebih peka terhadap perubahan dan perkembangan masa depan.

Pernyataan Presiden tersebut disampaikan secara virtual dalam Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Sabtu (27/11/21).

Untuk itu, lanjut Presiden, kebijakan Merdeka Belajar (MB) harus dimanfaatkan secara maksimal. Begitupun Program Sekolah Penggerak, diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak.

“Program Guru Penggerak juga diharapkan dapat mendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Sehingga terjadi peningkatan kualitas guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa,” ujarnya.

Presiden memberi apresiasi kepada para guru yang tetap bersemangat mendidik siswa di masa pandemi covid-19. “Pandemi menguji ketangguhan kita semuanya, termasuk ketangguhan para guru menghadapi berbaga macam destruksi. Kondisi itu menantang para guru untuk kreatif dan inovatif menciptakan terobosan di tengah keterbatasan,” ujarnya.

Presiden meminta pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Pemanfaatan teknologi tetap perlu dioptimalkan agar pembelajaran luring bisa dikombinasikan dengan disiplin dalam testing dan tracing.

“Jika ada kasus positif di sekolah atau di keluarga siswa, sekolah harus melakukan antisipasi secepatnya. Karena itu, pentingnya semua sekolah merancang sistem pembelajaran yang efektif melalui metode Hybrid (daring dan luring),” kata Jokowi.

Ditegaskan, guru adalah ruh dalam proses pendidikan dan perannya tidak dapat digantikan. Karena itu, pemerintah bekerja keras untuk memenuhi kecukupan dan peningkatan kualitas guru. Masalah kekurangan guru akan terus diatasi. Begitupun dengan masalah kesenjangan pemerataan pendidikan.

“Pada ulang tahun PGRI tiga tahun lalu, saya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018. PP tersebut membuka ruang bagi para guru honorer usia 35 tahun ke atas, yang oleh undang-undang tidak memungkinkan menjadi PNS, bisa diangkat sebagai ASN PPPK,” tuturnya.

Bahkan, lanjut Presiden, pemerintah terus mendorong agar formasi 1 juta guru PPPK dapat tercapai. Kami memperhatikan aspirasi PGRI sekaligus penghargaan kepada para guru honorer.

“Pemerintah telah memberi kesempatan kepada 173.329 guru honorer menjadi PPPK. Mari kita bergandengan tangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air,” kata Presiden menandaskan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dalam sambutan virtualnya, perkembangan zaman menuntut guru tak hanya mengabdi, tetapi juga mampu menjalankan tugasnya secara profesional.

“Dan PGRI telah menjadi organisai profesi guru yang mendorong lahirnya generasi pendidik yang unggul dan tangguh,” ucap Nadiem. (Tri Wahyuni)