Priyandaru: Pengembangan Panas Bumi di Indonesia jadi Potensi Ekonomi Besar

0

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum Assosiasi Panas Bumi Indonesia (APBI) Priyandaru Effendi mengatakan, potensi panas bumi di Indonesia mencapai 23 GwH, dan sampai sekarang baru digarapkan menjadi sekitar 2.100 GwH. Potensi ekonomi besar dan menarik minat investor untuk menggarapnya.

“Jadi, masih sangat terbuka luas untuk pengembangan potensi panas bumi di Tanah Air. Dan, kini banyak investor yang siap masuk ke Indonesia,” kata Priyandaru dalam webinar Pengembangan Potensi Panas Bumi yang dihelat Ruang Energi secara daring, Kamis (6/5/2021).

Menurut catatan APBI, sedikitnya ada uang siap masuk sampai U$ 4 miliar ke sektor panas bumi di Indonesia. “Potensi panas bumi di Indonesia sangat besar bahkan terbesar di dunia. Sementara, tren ke depan dibutuhkan energi yang bersih dan terbarukan. Salah satunya panas bumi ini,” kata Priandaru lagi.

Oleh karenanya, tak aneh jika banyak investor melirik untuk mengembangkan panas bumi di Indonesia. “Posisi geografis Indonesia yang berada di cicin api dunia atau ring of wire, berimplikasi pada besarnya potensi pasar bumi itu. Dan panas bumi bukan hanya bisa dikembangkan menjadi listrik, tapi juga sumber daya lain termasuk pengembangan sektor pariwisata,” jelas Priyandaru.

Sementara, yang dibutuhkan oleh investor, menurut APBI, adalah skema tarif listrik khususnya dari PLTP yang jelas dan win win solution. “Selama ini ada gap ada biaya produksi di PLTP dengan kemampuan atau daya beli PLN serta tarif listrik yang dijual ke konsumen,” kata Priyandaru lagi.

Kedua, jelas dia, yang dibutuhkan investor adalah kepastian hukum dan kepastian berinvestasi. “Para pemodal datang ke Indonesia dan mengembangkan panas bumi utuk mencari untung bukan buntung. Oleh karenanya, butuh dukungan regulasi yang jelas, dan tidak berlaku surut,” kilah Priyandaru.

Oleh karena itu, APBI mengusulkan agar Pemerintah segera lakukan restrukturisasi tarif listrik khususnya dari panas bumi. Jangan bandingkan satu pengembangan dengan lainnya, apaagi dengan PLTA atau PLTU batubara. “Pasalnya, kondisi satu wilayah, teknologi serta kondisi geografis mempengaruhi besar investasi dan akhirnya berdampak ke harga produksi listrik itu yang dihasilkan,” papar Priyandaru.

Penyataan serupa perihal tarif listrik geothermal ini juga disampaikan Eka Satria, Direktur Utama Medco Power Indonesia. “Selama ini, masalah tarif listrik PLTP masih menjadi kendala khususnya bagi swasta nasional dalam mengembangkan potensi panas bumi menjadi listrik.”

Harga jual listrik sering tidak ketemu antara pihak pengembang dengan PLN sebagai pembeli. “Pengembang panas bumi maunya menjual listrik sesuai harga keekonomian, sedang PLN ingin membeli listrik dengan murah, karena harga jual listrik diatur Pemerintah,” kata dia.

Sepakat dengan APBI, Eka Satria mengusulkan agar restrukturisasi tarif listrik perlu segera dilakukan. “Tentunya dengan melibat seluruh pemangku kepentingan, sehingga aspirasi mereka juga didengar dan bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan,” papar dia.

Priyandaru menambahkan, insentif bagi investor di sektor panas bumi perlu ditambah. Mengingat lokasinya panas bumi adadi daerah remot area, dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan akomodasi lainnya masih minim. Memang sudah ada insentif pajak, kemudahan perizinan dan lainnya.

“Untuk meringakan beban investor, Pemerintah atau Pemda bisa membantu membangun infrastruktur jalan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan begitu, lalu lintas dan pergerakan logistik ke proyek makin mudah dan harga terjangkau,” kilah Priyandaru.

Membangun infrastruktur jalan ini bisa dilakukan dengan mekanisme cost recovery atau lainnya. Prinsipnya, bisa dibahas bersama. “Apalagi, infrastruktur dasar itu bukan hanya untuk kepentingan proyek, tapi juga mendukung pengembamgan ekonomi masyarakat di sekitar proyek ikut menikmati,” terang Priyandaru.

Solusi lainya, menurut dia, bisa dengan subsidi atau skim kredit perbankan, bunga lunak atau lainnya. “Selama ini, suku bunga komersial sekitar 7% per tahun. Jika nilainya bisa diturunkan dengan tenor lebih panjang misalnya, maka otomati akan sangat meringakan beban investor.

“Dengan cara seperti itu, APBI yakin harga produksi listrik panas bumi di Indonesia bisa ditekan lagi. PLN sebagai pihak offtaker dan kemudian menjual listriknya ke masyarakat tidak keberatan dan bisnis tetap berjalan lancar. Jadi, perlu solusi bersama untuk kebaikan bangsa dan negara ini,” tegas Priyandaru. (Bobby MZ)