Program Dana Talangan BPJS Kesehatan Diikuti Sembilan Mitra Perbankan

0

JAKARTA (Suara Karya): Program dana talangan yang digagas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengatasi masalah keterlambatan klaim semakin diminati. Kini ada 9 mitra perbankan yang bergabung dalam program tersebut.

“Dukungan mitra perbankan ini penting demi keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso dalam diskusi bertajuk “Ngopi Bareng JKN” di Jakarta, Senin (20/8).

Pembicara lain dalam diskusi itu Head Corporate Banking Bank Permata, Dedy Sahat Parulian, Vice President Transactional Banking Product Bank Mandiri, Dini Isnarti, Direktur Pelayanan RS Murni Teguh Medan, Jong Khai dan Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Odang Mochtar.

Disebutkan 9 mitra perbankan itu adalah, Bank Mandiri, BNI, Bank KEB Hana, Bank Permata, Bank Bukopin, Bank Woori Saudara dan Bank BJB. Selain itu ada 2 lembaga pembiayaan, yakni TIFA Finance dan MNC Leasing.

Kemal menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan infrastruktur IT (web service) untuk pengiriman data tagihan yang telah disetujui atau dibayar. Semua proses dilakukan secara online.

“Secara teknis, faskes mengajukan tagihan klaim ke bank mitra, lalu BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi untuk persetujuan pembayaran. Jika disetujui, bank dapat mencairkan dana ke faskes yang memenuhi syarat pengajuan klaim,” ujarnya.

Ditanyakan besaran dana maksimal yang bisa diberikan perbankan dalam program dana talangan, Kemal mengatakan, hal itu tergantung kesepakatan antara bank mitra dengan pihak faskes. BPJS Kesehatan tidak terlibat dalam kesepakatan itu.

“Kami hanya membayar ke bank sesuai angka klaim yang diajukan dan telah diverifikasi. Bukan sebesar dana yang faskes pinjam,” ucap Kemal menegaskan.

Seperti dituturkan Direktur Pelayanan RS Murni Teguh, Jong Khai. Ia pernah ikut program dana talangan dengan pinjaman hingga miliaran rupiah. Namun, beban bunga atas pinjakan itu dirasakan terlalu besar mencapai Rp1,8 miliar.

“Sementara uang kompensasi atas keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan diberikan Rp600 juta,” ujarnya.

Terkait masalah itu, Kemal menjelaskan, pihaknya hanya bisa membayarkan dana kompensasi sebesar 1 persen per bulan dari dana tagihan. Selebihnya, pihak faskes diminta untuk berbincang langsung dengan pihak perbankan untuk jalan keluarnya.

“Karena menurut Undang-Undang, BPJS Kesehatan hanya boleh membayar kompensasi sebesar 1 persen dari total dana tagihan jika terjadi keterlambatan. Tidak bisa diluar angka itu,” ucapnya.

Ditambahkan, hingga 10 Agustus 2018, tercatat ada 200.734.182 jiwa yang bergabung sebagai peserta JKN. Sementara mitra kesehatan ada 22.390 FKTP (fasilitas kesehatan tahap pertama) yang terdiri dari 9.884 Puskesmas, 5.058 dokter praktik perorangan, 5.544 klinik non rawat inap, 676 klinik rawat inap, 21 RS kelas D Pratama dan 1.207 dokter gigi.

Selain itu, lanjut Kemal, di tingkat FKRTL (fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut), BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 2.424 RS dan klinik utama, 1.579 apotik dan 1.080 optik. (Tri Wahyuni)