Pusdatin Kemdikbud Siap Bantu Pemda Sulit Terapkan PPDB Daring

0
Foto: (suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menerapkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan corona virus disease (covid-19).

“Pendaftaran secara luring (luar jaringan) atau kehadiran bisa dilakukan untuk daerah yang benar-benar tak ada akses internet. Itu pun tetap harus mematuhi protokol kesehatan,” kata Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang dalam acara bertajuk “Bincang Sore” yang digelar daring, Kamis (28/5/20).

Hadir dalam kesempatan itu, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemdikbud, Hamid Muhammad.

Chatarina menjelaskan, pelaksanaan PDBB tahun ini diikuti sekitar 10,9 juta anak mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. PPDB dilakukan dalam tiga cara yaitu daring atau online, luring atau tatap muka dan ketiga gabungan antara daring dan luring.

“Untuk mekanismenya, Pemda dan sekolah bisa merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19,” tuturnya.

Untuk sekolah yang menggelar PPDB secara luring, lanjut Chatarina, diwajibkan membuat pengumuman agar peserta yang mendaftar mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, sekolah menyediakan hand sanitizer atau air cuci tangan, jaga jarak dan membersihkan ruangan dengan disinfektan.

Dalam SE Mendikbud Nomor 4/ 2020 disebutkan, PPDB jalur prestasi dapat dilakukan lewat perhitungan akumulasi rata-rata nilai rapor dalam lima semester terakhir, nilai ujian kelulusan daring atau prestasi akademik atau non akademik lainnya.

Plt Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Hamid menambahkan, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemdikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah dan sekolah yang butug bantuan teknis terkait mekanisme PPDB secara daring.

“Layanan bantuan teknis PPDB yang disediakan Pusdatin Kemdikbud meliputi layanan data dan layanan aplikasi,” ujarnya.

Pusdatin menyediakan data awal PPDB berupa data peserta didik pada jenjang PAUD, kelas 6 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, kelas 9 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan peserta didik Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai wilayah kabupaten/kota atau provinsi.

“Data itu bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemdikbud dan Education Management Information System milik Kementerian Agama,” ucapnya.

Pemberian data awal, lanjut Hamid, dilaksanakan melalui tiga layanan. Disebutkan, pertama jaringan Backbone bagi kabupaten/kota atau provinsi yang sudah memiliki kerja sama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).

Kedua, Protocol API/web service (layanan unggah data) bagi kabupaten/kota atau provinsi yang memiliki sistem PPDB daring. Ketiga, unduhan data awal peserta didik tingkat akhir bagi kabupaten/kota atau provinsi yang tidak memiliki Backbone atau Protocol API/web service.

“Untuk layanan aplikasi, Pusdatin menyediakan layanan aplikasi PPDB daring bagi daerah yang belum punya sistem PPDB daring. Bantuan itu hanya untuk pelaksanaan PPDB di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama,” katanya.

Tim Pusdatin Kemdikbud akan melakukan pendampingan secara daring kepada pemerintah daerah bila terjadi kendala dalam penggunaan layanan aplikasi PPDB daring. Informasi bantuan teknis layanan PPDB daring dapat diakses melalui laman https://ppdb.kemdikbud.go.id.

Hamid menyebutkan, hingga 28 Mei 2020, baru ada 8 dinas pendidikan provinsi yang menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PPDB 2020 untuk jenjang SMA/SMK sesuai Peraturan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Kedelapan dinas itu adalah Aceh, Gorontalo, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. (***)