JAKARTA (Suara Karya): Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, meminta pemerintah bersama Pertamina untuk mengkaji dan menata ulang keberadaan perumahan warga di dekat Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang, Jakarta Utara. Karena keberadaannya bisa membahayakan masyarakat itu sendiri, maupun depo.
Dikatakan Sofyano, kembali terjadinya musibah kebakaran di Depo Plumpang mengisyaratkan bahwa keberadaan perumahan warga di lokasi tersebut sangat berbahaya bagi kedua belah pihak. “Kami meminta keberadaannya dikaji ulang,” ujar kata Sofyano di Jakarta, Sabtu (4/3/2023)
Dia mengungkapkan, pada dasarnya Depo BBM Plumpang telah jauh lebih dulu berdiri dan dibangun sebelum adanya rumah-rumah yang dibangun warga di sekitar depo itu. Sehingga bisa dipastikan, bahwa pembangunan dan keberadaan depo BBM tersebut sudah pasti memenuhi syarat dan ketentuan internasional.
Terkait kebakaran yang terjadi di Depo BBM Plumpang pada Jumat (3/3/2023) malam, Sofyano menganggapnya sebuah musibah. “Jadi jika ada pihak yang mengatakan kebakaran itu sebuah kelalaian, saya rasa kurang tepat,” ujarnya.
Menurutnya, kebakaran tersebut adalah sebuah musibah yang terjadi di luar kemampuan dan perkiraan manusia. Karenanya itu merupakan musibah yang tidak bisa dihidari.
Menurutnya, apa yang dilakukan pihak Pertamina dalam menangani korban dan mengatasi kebakaran yang terjadi juga terbukti sangat cepat dan pantas diapresiasi.
Selain itu kata dia, kehadiran para pejabat direksi Pertamina tadi malam yang langsung terjun ke lokasi kebakaran dan ke rumah sakit yang menangani korban pantas dihargai dan ini pertanda bahwa pihak Pertamina bergerak cepat menangani musibah yang terjadi.
Sofyano menyakini, musibah yang terjadi ini tidak mengganggu kelancaran distribusi BBM wilayah Jakarta dan sekitarnya. Karena pasokan BBM di wilayah DKI dan sekitarnya tetap bisa dilakukan dari Depo Plumpang, Cikampek , bahkan Depo Padalarang dan Ujung Berung. (Warso)
