Puteri Komarudin Berhasil Loloskan Tiga Proposal Indonesia Sebagai Delegasi Y20 Summit 2021

0
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: dpr.go.id

JAKARTA (Suara Karya): Delegasi Pemuda G20 Indonesia telah merampungkan tugasnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemuda G20 atau Y20 Summit 2021 Italia yang diselenggarakan pada 19–23 Juli 2021, secara daring. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin yang didapuk sebagai Ketua Delegasi Indonesia berhasil meloloskan tiga proposal prioritas Indonesia untuk topik Inklusi dan Kesetaraan Kesempatan.

“Delegasi Indonesia telah menjalani serangkaian kegiatan, termasuk sebelum Summit yang dimulai sejak April lalu dimana kami menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan, seperti pemuda, pakar, dan pemerintah. Untuk topik inklusi sendiri, kami telah merumuskan 20 proposal kebijakan yang kemudian dikerucutkan dalam tiga proposal prioritas bagi delegasi Indonesia. Yaitu isu inklusi finansial dan agenda teknologi finansial (fintech), kualitas pendidikan digital, dan partisipasi pemuda dalam politik,” tutur Puteri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/7/2021).

Sebagai informasi, forum Y20 Summit merupakan bagian dari pertemuan Engagement Groups KTT G20 yang mempertemukan perwakilan pemuda dari negara anggota G20. Untuk mewakili Indonesia, organisasi kepemudaan Indonesian Youth Diplomacy (IYD) telah melakukan proses seleksi terbuka dan kompetitif. Puteri pun terpilih sebagai satu dari tiga delegasi untuk mewakili Indonesia dalam forum tersebut.

Dalam forum ini, seluruh delegasi melakukan pembahasan dan negosiasi dalam tiga topik, yaitu inklusi dan kesetaraan kesempatan, inovasi dan masa depan pekerjaan, serta keberlanjutan, iklim, dan energi. Pada Jumat lalu (23/7/2021), forum ini telah menyepakati suatu Final Communique atau rekomendasi akhir pemuda G20 yang disampaikan kepada perwakilan Presidensi G20 tahun 2021 yang dipimpin Italia. Tiga proposal prioritas yang diusung Puteri juga turut menjadi bagian dalam rekomendasi tersebut.

“Pertama, untuk isu inklusi finansial, kami menekankan pentingnya literasi finansial dan diadopsinya agenda fintech untuk memastikan ekosistem keuangan yang aman dan adil bagi masyarakat. Dalam rekomendasi akhir, para delegasi sepakat untuk mendorong negara G20 menetapkan kebijakan literasi keuangan dan akses yang merata atas produk dan layanan keuangan, termasuk fintech dan pembiayaan mikro,” ungkap Putri seperti dilansir laman resmi DPR.

Kemudian dalam hal inklusi di bidang pendidikan, politisi Partai Golkar ini mendorong tercapainya kesetaraan untuk memperoleh pendidikan digital yang berkualitas melalui penguatan infrastruktur, pelatihan bagi tenaga pendidik, serta kurikulum pembelajaran jarak jauh. Proposal tersebut juga termaktub dalam rekomendasi akhir, yaitu akses yang merata bagi masyarakat atas pendidikan fisik dan digital yang berkualitas di tahun 2030. Terakhir, Puteri juga membawa isu inklusi di bidang politik bagi pemuda.

“Kami mendorong negara G20 untuk menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mendukung partisipasi pemuda di politik dan mencalonkan diri dalam pemilihan umum, terutama dengan ditetapkannya suatu kuota bagi pemuda. Atas usulan ini, delegasi Y20 menyepakati bahwa partisipasi dan perwakilan pemuda dalam proses pengambilan keputusan perlu ditingkatkan, salah satunya dengan menetapkan peraturan terkait kuota pemuda di posisi administrasi publik,” lanjut legislator dapil Jawa Barat VII tersebut.

Tak hanya itu, masih kata Puteri, rekomendasi akhir juga memaparkan lima poin kebijakan lainnya. Pertama, dihapuskannya stigma atas kesehatan mental dan memastikan dukungan kesehatan mental yang mudah dijangkau. Kedua, terpenuhinya akses pemuda dalam bidang ketenagakerjaan dengan menyediakan berbagai infrastruktur pendukung karir di sekolah dan komunitas. Ketiga, kesetaraan bagi pemuda golongan rentan dalam berkarir. Keempat, kesetaraan dalam pelayanan dasar, termasuk dengan mengatasi kesenjangan digital komunitas perkotaan dan pedesaan.

Serta, mengalokasikan anggaran senilai 0,7 persen dari PDB untuk memperkuat masyarakat sipil, kerangka HAM, dan inklusivitas, pada tahun 2030. Dengan demikian, Puteri menyatakan komitmen untuk mengawal pelaksanaan rekomendasi di Indonesia. “Kami sebagai delegasi akan terus pantau implementasi rekomendasi ini, terutama melalui tugas dan fungsi saya sebagai Anggota DPR RI,” tutup Anggota Komisi XI DPR RI itu. (Agus Sunarto)