Realisasi Belanja Pemerintah Rp382 triliun

0
(suarakarya.co.id/Istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Realisasi total belanja pemerintah pusat hingga akhir April 2020 sudah mencapai Rp382,5 triliun. Demikian dikatakan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat menggelar acara teleconference di Jakarta, Rabu (20/5/2020).

Menurut Suahasil, jumlah belanja pemerintah itu setara dengan  20,7 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp1.851,1 triliun.

Sementara itu, jumlah belanja pemerintah pusat tersebut juga tumbuh 3,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp370,1 triliun.

Belanja pemerintah pusat ini ditunjang oleh belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non-K/L. Untuk realisasi belanja K/L pada periode ini adalah sebesar Rp203,2 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 24,3 persen dari pagu APBN dalam Peraturan Presiden (Perpres) 54/2020 yang sebesar Rp836,5 triliun.

Belanja K/L ini, mencatat pertumbuhan tipis sebesar 1,1% dari realisasi tahun sebelumnya senilai Rp201,1 triliun.
Apabila diperinci, belanja pegawai pada periode ini mengalami pertumbuhan 3,2% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp66,1 triliun.

Untuk realisasinya sendiri tercatat sebesar Rp 68,2 triliun atau 26,2 persen dari pagu APBN-Perpres 54/2020 senilai Rp260,1 triliun.

“Realisasi belanja barang sebesar Rp52,9 triliun atau kontraksi 18,8 persen jika dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp65,2 triliun. Ini artinya K/L di pusat itu memang sudah mulai berhenti atau menyetop belanja barangnya,” kata Suahasil Nazara dalam Teleconferece di Jakarta, Rabu (20/5/2020).

Menurut Suahasil, mengacu pada alokasi APBN-Perpres 54/2020 sebesar Rp284,5 triliun, maka realisasi belanja barang ini sudah memenuhi 18,6 pesen dari pagu tersebut.

Selanjutnya, belanja modal pada periode ini tercatat sebesar Rp20,7 triliun atau 12,4% dari pagu APBN-Perpres 54/2020 sebesar Rp166,9 triliun. Sedangkan realisasi belanja modal ini mencatat pertumbuhan terbesar di dalam pos belanja K/L, yaitu tumbuh sebesar 30,6 persen jika dibandingkan tahun lalu senilai Rp15,9 triliun.

Sebenarnya, pada saat bulan Januari dan Februari pemerintah pusat telah mendorong percepatan kontrak dari pos belanja ini agar bisa lebih cepat dibelanjakan. Oleh karena itu, realisasi belanja modal menjadi lebih kuat,” kata Suahasil.

Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) sampai akhir April adalah sebesar Rp 61,4 triliun atau 49,1 persen dari pagu APBN-Perpres 54/2020 sebesar Rp125,1 triliun.  Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 13,7 pesen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp54,0 triliun.

Suahasil menjelaskan, belanja bansos ini merupakan salah satu pos belanja yang didorong oleh pemerintah terutama di dalam periode pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Pos belanja ini, memang sengaja didorong sebagai upaya persiapan dalam menjaga konsumsi masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah.

Lebih lanjut, pemerintah telah membelanjakan pos belanja non K/L sampai dengan April 2020 sebesar Rp179,3 triliun atau 17,7 persen dari pagu APBN 2020-Perpres 54/2020 senilai Rp1.014,6 triliun.

Belanja non K/L pada periode ini juga tercatat tumbuh sebesar 6,1 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp168,9 triliun.

Belanja non-K/L ini ditunjang oleh pembayaran bunga utang yang mencapai Rp92,8 triliun atau 12,4 persen dari alokasi sebesar Rp82,6 triliun.

Realisasi belanja subsidi adalah sebesar Rp32,8 triliun atau 20,9 persen dari pagu sebesar Rp157,3 triliun. Jumlah ini mengalami kontraksi tajam sebesar 13,5 persen dibandingkan dengan periode yang sebelumnya, yaitu sebesar Rp37,9 triliun. (Andara Yuni)