Regsosek akan jadi Pilar Utama Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Pusat Statistik (BPS) akan memulai pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) pada Oktober 2022 di seluruh Indonesia. Data itu akan menjadi pilar utama Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang lebih komprehensif, inklusif dan adaptif terhadap goncangan ekonomi, kesehatan, sosial dan alam.

“Regsosek ini bakal menjadi pijakan dalam pemberian bantuan-bantuan pemerintah, sehingga bisa tepat sasaran. Seperti ‘social security number’ di Amerika. Satu orang hanya pegang satu nomor untuk semua urusan, dan tidak diganti-ganti hingga dia meninggal,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam webinar nasional Regsosek seri pertama, Rabu (14/9/22).

Suharso menjelaskan, dilakukannya
Regsosek untuk pengintegrasian program-program yang digulirkan pemerintah, akibat terus berubahnya data sosial ekonomi tiap penduduk di Indonesia. Pelaksanaan Regsosek juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa DPTT, BPS dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Regsosek akan jadi perwujudan atas satu data sosial ekonomi Indonesia, sekaligus rujukan bagi lintas sektor di pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti,” ucap Suharso.

Disebutkan, 2 0ilar utama perlindungan sosial. Pertama, data yang mutakhir, lengkap, dan mencakup seluruh penduduk. Lewat data yang memadai tersebut, program pemerintah menjadi tepat sasaran dan berdaya ungkit maksimal.

Kedua, lanjut Suharso, integrasi berbagai program yang masih dilaksanakan terfragmentasi. Regsosek akan mendukung terbangunnya pilar kedua tersebut. Karena Regsosek yang digunakan bersama lintas Kementerian, Lembaga, dan Daerah akan mendorong pengintergrasian pelaksanaan berbagai intervensi pemerintah.

Hal senada dikemukakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Pendataan Regsosek harus dimulai dengan prinsip ‘bottom up’ bukan ‘top down’. Pendataan belum tentu mudah karena ada tantangan yang dihadapi. Misalkan, sulitnya medan untuk menjangkau daerah tertentu.

“Kalau memakai prinsip ‘top down’ tidak akan kuat. Kami di Dukcapil saja cukup rumit, karena setiap hari ada warga lahir, menikah, meninggal, cerai, pindah rumah, pindah status. Datanya sangat dinamis sekali, padahal data itu harus real time,” ujarnya.

Menurutnya, Regsosek akan mampu menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah, tidak saja program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, tetapi juga program peningkatan daya saing UMKM yang dimiliki penduduk kelas bawah menuju menengah.

Intervensi kelas menengah berbasis data akan menjamin inklusifitas pembangunan. Intervensi itu juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat rentan.

Kepala BPS Margo Yuwono menegaskan, data Regsosek yang dihasilkan nantinya secara ringkas bisa digunakan sebagai bagian untuk intervensi program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Dari guncangan pandemi covid-19 yang masif, kita belajar perlindungan sosial harus adaptif terhadap kebencanaan, saling terintegrasi antar program, serta dapat disalurkan secara cepat dengan layanan yang mudah diakses,” ucap Margo Yuwono.

Regsosek, ditambahkan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT, Sugito, akan mendukung upaya itu. Terutama cepat mengidentifikasi penduduk rentan yang terdampak dan memudahkan penyaluran bantuan yang tepat. “Pemerintah Desa menjadi unsur penting dalam pemutakhiran data,” inbuhnya.

Regsosek juga akan mempercepat tercapainya tujuan Satu Data Indonesia. Karena terhubung dan memiliki interoperabilitas antar basis data di Kementerian, Lembaga, dan daerah, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Pokok Pendidikan, Pendataan Keluarga, data BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta data Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Staf Ahli Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan, Sudarto menyebut, Satu Data Indonesia yang dilaksanakan dengan pola berbagai pakai data akan mendorong pemerintah yang lebih efisien, terkoordinasi, dan terfokus dalam menyelesaikan target pembangunan.

Data Regsosek, lanjut Sudarto, akan membantu pelaku usaha sektor informal yang sebelumnya belum tercatat. “Lewat Regsosek, data formal dan informal akan tercatat. Jadi kami akan mengetahui siapa yang harus membayar pajak dan siapa yang mesti diberi insentif pajak,” ucapnya.

Pendataan Regsosek akan dilakukan BPS Mulai Oktober 2022. Diharapkan pelaksanaan Regsosek menjadi langkah strategis yang tepat dalam pembangunan dan pemulihan Indonesia. (Tri Wahyuni)