Rencana Penarikan Guru ke Pusat Tak Boleh Rugikan Daerah

0

JAKARTA (Suara Karya): Rencana penarikan kembali pengelolaan guru ke pusat harus disertai dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Jika tidak, kebijakan itu bakal merugikan pemerintah daerah.

“Pasalnya, guru itu fisiknya kan ada di daerah. Tapi kami tak punya kewenangan atas mereka. Ini sama saja “penggembosan” daerah,” kata Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid saat menerima kunjungan tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan media ke SMPN 1 Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (27/11/2018).

Laura berharap, pemerintah melakukan kajian mendalam terkait rencana penarikan guru ke pusat tersebut. Karena tak semua kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Dari segi anggaran, daerah memang terbantu. Terutama daerah yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya kecil. Tetapi dari segi kewenangan, kami seperti macan ompong. Tidak dipandang lagi oleh guru. Padahal fisik mereka ada di daerah,” tuturnya.

Ia mencontohkan penarikan pengelolaan guru sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat ke pemerintah provinsi dalam 2 tahun terakhir ini. “Koordinasi dengan tingkat provinsi kadang tidak sejalan. Kami jadi sering “blank”. Guru di SMA bersikap seolah-olah tak punya tanggung jawab kepada pemda kabupaten/kota,” ujarnya.

Karena itu, Laura berharap pemerintah mengundang pemerintah daerah, terutama daerah tergolong sulit secara geografis untuk memberi masukan. Dengan demikian, daerah tidak merasa diabaikan. “Termasuk kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru,” ujarnya.

Menurut Laura, sistem zonasi sulit diterapkan di daerahnya yang memiliki masalah geografis. “Tahun lalu kami coba diterapkan di tingkat SMA, ternyata banyak gejolak yang muncul. Karena siswa kesulitan mencari sekolah di zona terdekat,” katanya.

Ia menyebutkan, Kabupaten Nunukan memiliki 19 kecamatan. Dari jumlah itu hanya 2 kecamatan yang berada di Pulau Nunukan. Selebihnya berada di luar pulau. Bahkan ada 5 kecamatan harus  menggunakan speedboat sekitar 2 jam menuju Nunukan.

“Masalah geografis inilah yang membuat sistem zonasi sulit dilakukan di Nunukan,” ucapnya menegaskan.

Ketika ditanya bahwa sistem zonasi juga bakal diterapkan pada pengelolaan guru, bupati berusia muda, 32 tahun itu sempat kaget lalu menjawab banyak sekolah yang tidak punya guru. Karena banyak guru tinggal jauh dari zonanya.

“Contohnya guru di SMP Negeri 1 ini. Hampir sebagian besar gurunya tinggal di Nunukan Selatan. Artinya, mereka melewati batas zonasi. Ini bakal menjadi gejolak, karena tak semua guru mampu secara ekonomi pindah ke lokasi dekat sekolahnya,” katanya.

Laura menilai, sistem zonasi lebih mudah diterapkan di kota-kota besar. Sebaliknya di wilayah perbatasan, kepulauan, terpencil, dan terisolir akan menimbulkan masalah baru.

Kegalauan serupa disampaikan Kepala SMP Negeri 2 Tarakan, Kalimantan Utara, Friny Napasti. Ia menyebutkan, isu zonasi guru menjadi perbincangan “panas” dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Salah satu alasannya, kata Friny, yakni belum ada kejelasan apakah zonasi guru akan mempertimbangkan tempat tinggal guru, atau disesuaikan dengan kebutuhan guru di masing-masing sekolah.

“Kalau tempat tinggal, akan ada mobilisasi besar-besaran. Tapi kalau distribusi guru, kan tidak akan banyak, jadi kekhawatiran di kepala sekolah tidak banyak,” ucap Frinny.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemdikbud menerapkan sistem zonasi dengan harapan terjadi pemerataan pendidikan di Indonesia. Karena siswa maupun gurunya tidak menumpuk di sekolah-sekolah favorit. Siswa harus belajar di sekolah terdekat, agar hemat waktu dan biaya.

Dengan pembagian siswa semacam itu, menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, siswa maupun guru berkualitas dapat menyebar ke semua sekolah. Kondisi itu akan meningkatkan kualitas di semua sekolah, tak hanya segelintir sekolah favorit.

Sistem zonasi juga diyakini Mendikbud, bisa memperbaiki distribusi guru yang selama ini juga menumpuk di sekolah-sekolah favorit. Guru mengajar di sekolah dekat rumahnya agar punya waktu untuk mempersiapkan materi pembelajaran. (Tri Wahyuni)