Rencana Penghapusan UN Baru Sebatas Wacana

0

JAKARTA (Suara Karya): Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hamid Muhammad menegaskan, rencana penghapusan ujian nasional baru sebatas wacana. Dan tes AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia) bukanlah pengganti UN.

“Jadi pembahasan soal penghapusan UN itu baru sebatas wacana. Belum ada rencana kearah sana,” kata Hamid Muhammad kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (13/3).

Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad dalam pidatonya pada acara sosialisasi kebijakan Kemdikbud di Jakarta, Senin (11/3) malam menyinggung soal UN yang dinilai tidak memberi dampak terhadap pendidikan. Karena saat ini UN tidak lagi digunakan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan siswa.

Selain itu, UN juga tidak menjadi salah satu syarat untuk penerimaan mahasiswa baru. UN juga tidak dipakai lagi oleh daerah untuk seleksi penerimaan peserta didik baru, baik di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) maupun sekolah menengah atas (SMA), karena sudah ada sistem zonasi.

Karena itu, lanjut Hamid, muncul wacana agar UN dihapus saja. Karena pelaksanaan UN memakan biaya yang sangat besar, tetapi tidak memiliki dampak yang berarti. Lalu digagas skema AKSI untuk menilai kompetensi siswa.

Soal AKSI, Hamid menegaskan, tes tersebut berbeda dengan UN. Karena tidak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tes tersebut hanya diterapkan di sekolah tertentu yang menjadi sampel. “Tes AKSI ini untuk mengetahui kompetensi siswa lewat soal yang tergolong high order thinking skill (HOTS) atau kemampuan berpikir tingkat tinggi,” ujarnya.

Tes AKSI, lanjut Hamid, juga membantu meningkatkan ranking dalam Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia, yang saat ini masih berada di bawah rata-rata. “AKSI adalah salinan dari PISA, bagaimana menaikkan kemampuan HOTS siswa usia 15 tahun atau di kelas IX,” ujarnya.

Lewat AKSI, Hamid berharap siswa terbiasa dengan soal-soal HOTS. Karena untuk meningkatkan kompetensi siswa, hal yang perlu diperbaiki terlebih dahulu adalah kompetensi guru. Kompetensi siswa baru akan meningkat, jika masukan yang didapatnya dari guru juga bagus.

“Tantangannya adalah bagaimana anak-anak di sekolah yang inputnya kurang dan guru juga ada disitu. Ini tantangan yang tidak bisa diselesaikan dalam sekejab,” ucap Hamid menegaskan.

Kemendikbud saat ini melakukan penataan pendidikan melalui sistem zonasi, yang tak hanya bertujuan untuk pendaftaran siswa baru tetapi juga pemerataan guru, sarana prasarana, dan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan.

“Jadi sebelum dilakukan PISA, maka kita mengukur sendiri kemampuan anak didik kita dengan AKSI. AKSI ini sudah dilakukan di beberapa SMP dengan predikat rendah, sedang dan bagus. Diharapkan hasilnya mencerminkan kondisi siswa di lapangan,” kata Hamid menandaskan. (Tri Wahyuni)