Rendahnya Produksi Migas Nasional Bukan Salah Jokowi

0

Oleh: DR Kurtubi

Produksi minyak dan gas yang rendah dan terus menurun ditambah dengan kapasitas kilang yang stagnan, dan ini berlangsung sudah lama. Karenanya, kondisi ini sepenuhnya bukan kesalahan pemerintah Jokowi.

Kemunduran industri minyak dan gas (migas) nasional ini terjadi karena tata kelola migas kita yang salah. Saat ini didasarkan atas Undang-undang Migas No.22 Tahun 2001. Undang-undang ini semestinya sudah harus diganti.

Sejak pemerintahan sebelumnya, yaitu di era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, DPR dengan hak inisiatifnya sudah menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Migas pengganti.

Namun, belum sempat diselesaikan,  Mahkamah Konstitusi sudah membubarkan BP Migas dan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sudah membentuk SKK Migas. Penyusunan rancangan undang-undang Migas tetap menjadi hak inisiatif DPR.

Komisi VII DPR periode Tahun 2014 sampai Tahun 2019 sudah bersepakat dan menyelesaikan draf rancangan undang-undang migas dengan prinsip pokok yaitu sistem tata kelola yang simpel, tidak berbelit-belit  dan tidak boleh melanggar pasal 33 UUD’45 bahkan tidak boleh melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu, draf RUU Migas yang digodok Komisi VII DPR ini kembali menggunakan pola B2B tidak lagi dengan pola B2G seperti model UU Migas No.22 Tahun 2001.  SKK Migas digabung dengan Pertamina (dengan Status NOC/BUMN Khusus dibawah presiden), BPH Migas kembali ke Ditjen Migas. Draf RUU Migas hasil kerja Komisi VII DPR sebagai komisi teknis, dibawa ke badan legislatif untuk sinkronisasi.

Ternyata draf dari komisi VII DPR tersebut telah dirubah di badan legislatif dengan antara lain memunculkan pasal baru tentang BPH Migas, bahkan BPH Migas diberi kewenangan terkait perijinan impor migas.

Dalam rapat paripurna DPR, draf RUU Migas yang dari badan legislatif tersebut telah disahkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR untuk pembahasan lebih lanjut dan disampaikan ke pemerintah.

Dengan pertimbangan untuk mempercepat proses, Fraksi Nasdem DPR setuju atas draf rancangan undang-undang versi badan legislatif tersebut untuk menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR dengan catatan sebagai berikut: pengelola migas nasional dikembalikan ke  NOC/Pertamina (dengan status Khusus di bawah presiden), SKK Migas digabung kembali ke Pertamina dan BPH Migas dibubarkan dan digabung dengan Ditjen Migas.

(Penulis adalah anggota Komisi VII DPR, Fraksi Nasdem).