Rentan Disusupi Asing, Misbakhun Minta Pemerintah Lindungi Industri Tembakau

0
Politisi Partai Golkar, Mokhamad Misbakhun

JAKARTA (Suara Karya): Anggota Pansus Pertembakauan DPR, M Misbakhun menilai, sangat ironis bila Pemerintah Indonesia tak melindungi industri tembakau yang sudah menghidupkan perekonomian nasional. Padahal, katanya, bila negara tak melindungi industri tembakau nasional, maka isu ini akan rentan disusupi asing lewat lembaga swadaya asing yang ada di Indonesia.

“Untuk itu, penting bagi negara melindungi industri yang telah menyumbang lebih dari Rp 300 triliun bagi APBN itu,” ujar politisi Partai Golkar ini, saat mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati dan otoritas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Misbakhun mengingatkan agar jangan sampai lembaga swadaya asing mengambil kepentingan untuk memanfaatkan isu ini dan memasukkan komoditas tembakaunya ke Indonesia.

“Kalau negara tidak hadir di sini dan hanya bicara penerimaan, tidak bicara perlindungan, saya kira nanti akan dimanfaatkan oleh kepentingan asing untuk menanamkan pengaruhnya di negara kita,” ujarnya.

Pansus tak menampik ada isu kesehatan dalam membahas RUU Pertembakauan ini. Tapi antara isu kesehatan dan industri komoditas berbeda domain. Untuk itu perlu ada regulasi yang mengaturnya.

Menurut dia, Indonesia tak perlu takut berbicara isu tembakau, karena sudah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Ironisnya, Pemerintah Amerika Serikat yang jadi pemrakarsa FCTC malah keluar dari ratifikasi ini. AS sendiri ingin melindungi komoditas strategisnya. Dan tembakau adalah industri strategis Indonesia yang wajib dilindungi.

“Asosiasi petani tembakau Virginia di Amerika ada di mana-mana. Mereka menjual bibit dan tembakau. Industri tembakau Virginia untuk rokok putih. Sementara Indonesia rokoknya sangat khas dan spesifik, yaitu kretek. Tembakau-tembakau lokal Indonesia menghasilkan hal yang sangat spesifik,” jelas Misbakhun.

Sayangnya, ujar anggota Komisi XI DPR ini, pemerintah tak mau hadir dalam rapat-rapat Pansus. Padahal, DPR RI punya kepentingan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pertembakauan versi pemerintah. RUU Pertembakauan yang jadi inisiatif DPR RI sampai saat ini terhambat oleh sikap pemerintah yang belum mau menyerahkan DIM.

“Saya hargai Pimpinan Pansus yang selalu membuka rapat ini dengan terbuka. Sedangkan pemerintah untuk hadir saja tidak mau. RUU ini bisa terkatung-katung. INDEF dan KPPU bicara tembakau sebagai komoditas. Soal kesehatan itu bicara isu lain, karena domiannya berbeda. Bayangkan, industri tembakau menyumbang hampir Rp 300 triliun. Masak negara tidak berusaha melindungi komoditas yang begitu penting dan strategis,” katanya. (Gan)