Revitalisasi KUA Dijadikan Upaya Percepatan Penurunan Stunting

0

JAKARTA (Suara Karya): Revitalisasi KUA (Kantor Urusan Agama) akan menjadi salah satu upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Cakupan KUA diperluas, tak hanya pencatatan pernikahan saja, tetapi melakukan pembinaan dan pembimbingan bagi calon pengantin.

Hal itu dikemukan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Femmy Eka Kartika Putri dalam siaran pers, Senin (7/2/22).

Upaya pembinaan dan bimbingan bagi calon pengantin, menurut Femmy, bisa dilakukan lewat kursus calon pengantin, kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), dan program Pusaka Sakinah yang berfungsi dengan baik.

“Jika fungsi KUA diperkuat, maka tingkat perkawinan anak yang masih tinggi hingga saat ini dapat ditekan lagi. Hal itu diharapkan dapat menekan terjadinya keluarga rentan yang berpotensi menjadi keluarga stunting,” tuturnya.

Femmy pada Jumat (4/2/22) melakukan kunjungan kerja ke 2 desa dengan angka stunting tinggi di Kabupaten Temanggung, yaitu Desa Tegalroso, Kecamatan Parakan dan Desa Purborejo, Kecamatan Bansari.

“Kabupaten Temanggung, kami nilai laik menjadi kabupaten percontohan untuk penurunan stunting berbasis keluarga. Rencana peluncuran Revitalisasi KUA untuk Pencegahan Stunting pada Juni 2022,” ucapnya.

Kegiatan itu, lanjut Femmy, sekaligus koordinasi antar kementerian/lembaga lintas sektor unruk mendukung penurunan stunting di Kabupaten Temanggung. Hal itu sebagai tindaklanjut
amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.

Dijelaskan, penetapan Temanggung sebagai kabupaten percontohan telah mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya, angka perkawinan anak dan dispensasi perkawinan yang cukup tinggi, angka perceraian sebesar 1.419 kasus, dan angka partisipasi kasar SD dan sederajat 106,86 persen dan SMP dan sederajat 98,17 persen.

“Anak stunting di Kabupaten Temanggung ada sekitar 20,5 persen merujuk pada Studi Status Gizi Indonesian (SSGI) 2021,” katanya.

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung, Yusri dalam kesempatan yang sama menyebut, pada 2021, KUA Kabupaten Temanggung telah menerima 503 perkara, dan 449 perkara diantaranya adalah permohonan dispensasi kawin dengan rincian 90 persen perempuan dan 10 persen laki-laki.

Mereka yang mengajukan dispensasi perkawinan, disebutkan, berlatar pendidikan SMP sebanyak 240 perkara, SD sebanyak 177 perkara, dan SMA sebanyak 32 perkara. Usia termuda adalah 13 tahun 4 bulan. Dari status pekerjaan, anak yang belum/tidak bekerja sebanyak 228 perkara atau 50,77 persen.

Merujuk data tersebut, telah dilakukan tindak lanjut lewat rapat koordinasi Kabupaten Temanggung sebagai Kabupaten Percontohan Penurunan Stunting Berbasis Keluarga.

Rapat itu dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga dari Pusat yaitu Kemdagri, KPPPA, Kemsos, Kemkes, Kemenag, Kemdikbudristek, Kemenpora, BKKBN, akademisi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Acara digelar secara hybrid dari Kabupaten Temanggung pada 3 Februari 2022.

Dalam rapat koordinasi, Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq mengatakan, penanganan stunting perlu kerja sama dan kesungguhan dari para Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berpartisipasi aktif dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya.

“Kerja sama dengan pemerintah pusat dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Kita harus bergerak dan maju bersama untuk penurunan stunting di Kabupaten Temanggung,” kata Bupati menandaskan. (Tri Wahyuni)