RI Ajak Korsel Tingkatkan Kerja Sama Kelautan

0
Pertemuan ke-22 ASEAN-Republic of Korea (ROK) Dialogue di Seoul, Korea Selatan, Kamis (21/6). (Ist)

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Indonesia mengajak Korea Selatan  (Korsel) untuk meningkatkan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor kelautan.

Ajakan tersebut ditekankan pemerintah Indonesia pada Pertemuan ke-22 Dialog ASEAN-Korea Selatan di Seoul, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/6).

“Rusaknya lingkungan laut dan ‘over fishing’ menjadi tantangan utama dalam kelautan dunia yang perlu diatasi melalui kerja sama antarbangsa,” ujar Jose Tavares, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri.

Pada pertemuan tersebut Jose Tavares menjadi Ketua Delegasi RI untuk Rapat Pejabat Tinggi ASEAN-Indonesia.

Menurut Jose, negara-negara anggota ASEAN dan Korea Selatan perlu bekerja sama melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN guna memastikan kerja sama sektor kelautan dapat menjamin keberlanjutan dan masa depan yang lebih baik.

Dia juga menyampaikan komitmen dan kepemimpinan Indonesia di bidang kelautan, salah satunya melalui usulan Pernyataan Pemimpin Negara Peserta “East Asia Summit” (EAS) tentang Rencana Aksi Regional untuk Memberantas Limbah Plastik di Laut, pada November 2018.

Negara peserta EAS juga menyambut baik inisiatif “New Southern Policy” yang dikembangkan oleh Pemerintah Korsel sebagai komitmen peningkatan kerja sama dengan ASEAN dan negara anggotanya.

Kebijakan itu akan berporos pada tiga isu utama: masyarakat, kesejahteraan, dan perdamaian.

Peningkatan hubungan ekonomi dan budaya, serta semakin terikatnya stabilitas di Asia Tenggara dan Asia Timur menjadi alasan pembentukan kebijakan tersebut, yang digagas langsung oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

Kerja sama ASEAN-Korsel telah berjalan dengan baik selama hampir 30 tahun sejak 1989.

Kemitraan ASEAN-Korsel semakin diperkuat pada 2010 dengan peningkatan level kerja sama dari kemitraan komprehensif menjadi kemitraan strategis, yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. (Pram)