Ribuan Mahasiswa Desak Pemerintah Tuntaskan Skandal Keuangan Negara

0
Ribuan mahasiswa dari 12 kampus lakukan aksi di depan gedung BI. (Suarakarya.co.id/Warso)

JAKARTA (Suara Karya): Ribuan mahasiswa datang dari 12 kampus di Jakarta mendukung Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) kembali turun ke jalan. Mereka mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah menuntaskan skandal korupsi keuangan terbesar di Indonesia yaitu Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Century Gate.

Pasalnya, kedua persoalan itu menjadi sumber bencana bagi keuangan Negara Indonesia saat ini. Para mahasiswa itu dari kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN), Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (UIC), Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Jayabaya, Universitas Esa Unggul, Universitas Jakarta (Unija), Universitas Surapati, Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti Jakarta (STMT), Assafiyah, Universitas Islam Jakarta (UIJ) dan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara Jakarta (STEBANK).

Aksi di Gedung BI dan Menara BCA ini merupakan aksi ketiga dalam bulan ini setelah sebelumnya, Gerakan HMS menggelar aksi di Gedung KPK dan Gedung Kementerian Keuangan.

Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinegoro meminta generasi muda bangsa untuk ikut melawan penindasan dan korupsi, sehingga membebaskan negeri dari jerat hutang abadi.

Menurutnya, masa depan bangsa ini akan berat jika tidak dilakukan koreksi total terhadap BLBI Gate dan Century Gate serta kebijakan Tata Kelola Keuangan Negara yang patut diduga melanggar Amanah UU No 17 tahun 2003 yang harus Transparan dan Akuntable.

Sasmito menilai, kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintahan saat ini tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini sebagai dampak dari ambisi pemerintah yang menomorsatukan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kualitas dari pertumbuhan dan redistribusi pendapatan masyarakat yang faktanya semakin timpang.

“Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin,” tegasnya.
Akibatnya jelasnya, terjadilah kesenjangan antara kelompok elite yang diuntungkan oleh pembangunan dan rakyat banyak yang ditinggalkan dalam proses pembangunan.

“Ironisnya, ada sejumlah konglomerat atau pengusaha yang diberi karpet merah di era Reformasi oleh Pemerintah. Sebaliknya, rakyat kecil yang hidupnya tertekan, terasa belum dapat hidup lebih sejahtera karena banyak subsidi untuk kebutuhan pokok hidup masyarakat dibatasi,” terangnya. (Warso)