Rumah Sakit di Wilayah 3T Terancam Kelangkaan Dokter Spesialis

0

JAKARTA (Suara Karya): Rumah sakit di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) pada 18 April 2019 terancam kelangkaan dokter spesialis. Pasalnya, tanggal itu merupakan batas akhir diterapkannya Peraturan Presiden (Perpres) No 4/2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).

“Perpres baru belum ditandatangani Presiden, sementara Perpres No 4/2017 sudah dicabut Mahkamah Agung (MA) pada 18 Desember 2018,” kata Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan, Usman Sumantri di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Usman dalam kesempatan itu didampingi Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, Trisa Wahyuni Putri dan Kepala Pusat Perencanaan dan Pembangunan (Kapusrengun) SDM Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu.

Usman menjelaskan, pencabutan Perpres No 4/2017 melalui judicial review itu lantaran ada beberapa hal yang dinilai tidak tepat. Salah satunya penggunaan kata “wajib”. Kata wajib dalam perpres harus diganti dengan sukarela.

“Selain itu, pemerintah diminta untuk tidak menahan Surat Tanda Register (STR) dokter spesialis peserta WKDS. Meski penahanan STR itu dilakukan agar dokter tidak praktik di tempat lain dan bisa fokus ditempat kerjanya,” ucapnya.

Usman menegaskan, program WKDS tetap akan dilanjutkan dengan nama yang berbeda, sebagaimana anjuran MA yaitu Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PPDS). Program itu juga tidak lagi menahan STR peserta PPDS.

“Tiga minggu lalu, Menteri Kesehatan dan saya sudah bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara. Draft PPDS sudah ada di meja presiden, tinggak ditandatangani,” tuturnya.

Jika Perpres soal PPDS tak ditandatangani presiden hingga masa pencoblosan pada 18 April, Kapusrengun SDM Kesehatan Maxi Rein mengaku khawatir, program tersebut bakal tak berlanjut. Padahal PPDS diperlukan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah 3T.

“Kami khawatir bakal terjadi kekosongan dokter spesialis di rumah sakit di wilayah 3T. Dampak luasnya, banyak rumah sakit akan turun status dari C menjadi D, karena dokter spesialis tinggal 1-2 orang saja,” tutur Maxi.

Dijelaskan, program WKSD selama ini berhasil mendorong para dokter spesialis berpraktik di wilayah 3T. Karena mereka dibayar cukup tinggi berkisar Rp23-31 juta per orang per bulan. Itu belum termasuk insentif dari pemerintah daerah dan pemasukan dari rumah sakit.

“Program ini banyak peminatnya. Pemda terbantu karena masyarakatnya dapat layanan prima dari dokter spesialis. Dokter juga diuntungkan, karena pendapatan mencapai Rp60 juta-100 juta per bulan,” katanya.

Maxi menambahkan, pihaknya sudah punya calon dokter spesialis yang akan berangkat jika program PPDS disetujui presiden. Mereka merupakan hasil seleksi selama Januari hingga Maret 2019.

“Jumlahnya sekitar 140 dokter spesialis, mulai dari bedah, kebidanan, anastesi, anak dan penyakit dalam. Begitu Perpres PPDS ditandatangani, kami langsung buat SK (surat keputusan) agar setelah 18 April bisa langsung mengisi tempat yang kosong,” kata Maxi menandaskan. (Tri Wahyuni)