RUU HIP Ditolak, Pancasila Perlu Diatur Melalui UU?

0
Ahli Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan Prof. Emrus Sihombing. (suarakarya.co.id/ist)

JAKARTA (Suara Karya): Penolakan dan protes keras berbagai pihak dan kelompok masyarakat terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) oleh DPR bersama pemerintah terus mengalir dan semakin menggebu di mana-mana.

Fenomena penolakan itu dapat dilihat dari demo besar-besaran di DPR dan berbagai kota saat dilakukan pembahasan RUU HIP oleh legislatif bersama pemerintah. Juga, dari pernyataan berbagai institusi.

Selama ini keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara dikatakan sudah final dan idealnya melandasi segala produk hukum dan perundang-undangan. Karena itu, tidak ada lagi persoalan mengingat Pancasila adalah sumber yang menjadi acuan dalam membuat produk hukum di negeri ini.

Namun, DPR bersama pemerintah mempunyai cara pandang yang berbeda. Keduanya saling mendukung, dan meski ditunda RUU HIP ini tinggal ketok palu DPR untuk disahkan menjadi UU. MUI mengatakan “pekerjaan” DPR bersama pemerintah itu aneh dan tidak perlu dilanjutkan. RUU HIP perlu ditolak. Sementara, ahli Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan Prof. Emrus Sihombing melihat UU itu diperlukan sebagai landasan bagi implementasi Pancasila agar “membumi”.

Dalam hal penolakan itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan pembahasan RUU HIP itu jangan dilanjutkan. Alasannya adalah keberadaannya aneh secara logika hukum. Menurut dia Pancasila adalah sumber dari hukum di negeri ini lalu untuk apa lagi RUU HIP mengatur Pancasila. Seluruh produk undang-undang dijiwai oleh Pancasila.

“Kok Pancasila-nya dijadikan dan diolah jadi undang-undang, UU itu kan di bawah UUD 1945,” kata Anwar Abbas seperti dikutip berbagai media. Anwar mengemukakan bahwa Pancasila sebagai acuan untuk membuat UU tidak perlu diatur lagi, dan mengatur Pancasila dalam UU adalah merusak Pancasila tersebut.

Begitu pula Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti meminta RUU HIP segera dicabut dan tidak perlu dilanjutkan pembahasannya oleh DPR bersama pemerintah. Secara substansial RUU HIP itu bermasalah.

Namun, menurut Emrus Sihombing, diperlukan UU yang mengatur agar Pancasila terjaga kesinambungannya di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Menurut saya tujuannya itu adalah untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Kan ada lima sila, menurut saya kalau kita bicara akademik pasti level konseptual, kan? Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusian yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan seterusnya, kelima sila itu masih pada level konseptual,” ujarnya dalam perbincangan singkat melalui telepon dengan Suara Karya di Jakarta, Senin malam (29/6/2020).

Dia mengaku setuju dengan adanya UU tetapi bukan UU HIP meskipun, Isitilah HIP tidak tepat dan harus diganti dengan kata lain yang sesuai.

“Saya setuju kalau ada UU yang dibuat DPR dan pemerintah yang isinya membumikan adalah nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Sekaligus, itu menjadi dasar lembaga BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila). Karena badan ini belum didasari oleh UU. Saya kira perlu badan-badan di negara ini  berbasis pada UU. Tidak ada salahnya, ini UU dibuat sehingga BPIP itu ada dasar UU-nya yang lebih kuat sehingga siapapun presiden-nya nanti maka BPIP ini selalu eksis. Tapi kalau level Kepres (Keputusan Presiden), ganti presiden ini mudah dicabut,” jelasnya.

Menurut Emrus ada dua hal penting untuk dilanjutkan. “Saya setuju, (pertama) dengan revisi-revisi dan lainnya, kekurangan-kekurangannya (wacana pro konta) di ruang publik, perlu dihentikan. Itu diblok dicabut,” kata Emrus.

Mengenai Pancasila sudah final dan tidak perlu dibongkar lagi, menurut Emrus, implementasi atau membumikan Pancasila dilakukan sebagaimana budaya bangsa. Seperti, pimpinan memang harus memberi contoh dan teladan.

“Contoh korupsi, maka pelaku tidak Pancasila, tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mereka melanggar Pancasila. Ini boleh menjadi wacana, bahwa ada pasal pemimpin itu menjadi teladan. Itu rule model dan orang tersebut bisa diberi sanksi.”

“Contoh lain, jika kita esklusif, merasa lebih benar dari yang lain, dalam satu instansi mereka satu alumni (saja) bergandengan tangan (tidak dengan alumni lain), bagaimana caranya mereka itu dijerat dengan UU karena ada nilai-nilai Pancasila yang ditentangnya, Persatuan Indoensia,” beber Emrus.

Sementara terkait nama undang-undang tersebut, kata dia judulnya tidak HIP yang sangat tidak tepat. “Masa UU menjadi haluan, tapi Pancasila yang menjadi haluan. Ganti namanya. Dari segi nama pun menurut saya sangat tidak tepat jika (RUU HIP) disetujui menjadi UU,” ujarnya.

Intinya adalah perundangan mengenai Pancasila itu mengatur setiap unsur masyarakat menurut tata aturan yang mengikat.

“Bagaimana kalau UU membumikan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh masyarakat Indonesia yaitu, ada bab pejabat, bab PNS (ASN), TNI Polri, profesi dan lainya masing-masing (ada bab-nya). Sehingga ada kontrol bagi kita, membumikan nilai-nilai Pancasila dalam prilaku sehari-hari. Tidak ada lagi ekslusif, membenarkan kelompok sendiri, seperti agama, dan lain-lain. Yang ada adalah toleransi berdasarkan perbedaan,” kata Emrus. (Indra)