RUU Sisdiknas Hapus Program PPG untuk Tunjangan Guru, Ini Alasannya!

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) akan menghapus Program PPG (Pendidikan Profesi Guru) sebagai syarat mendapat tunjangan profesi. Program tersebut dinilai sudah tidak efektif lagi.

“Guru itu harus disejahterakan dulu, baru ditingkatkan kualitasnya. Bukan sebaliknya,” kata Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo dalam diskusi dengan Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan (Fortadikbud) tentang RUU Sisdiknas, di Jakarta, Senin (12/9/22).

Pria yang akrab dipanggil Nino itu menjelaskan, mekanisme pemberian tunjangan setelah sertifikasi seperti diatur dalam UU Guru dan Dosen sulit diimplementasikan karena kapasitas Program PPG yang terbatas. Rata-rata, pemerintah menerima guru untuk PPG sebanyak 60-70 ribu per tahun.

“Jumlah itu pun harus dibagi dua, untuk guru baru pengganti guru pensiun, dan untuk guru dalam jabatan yang sudah mengantre lama untuk sertifikasi melalui PPG,” ujarnya.

Ditambahkan, jika pemerintah tetap menggunakan mekanisme seperti itu untuk tunjangan guru, maka akan banyak guru yang tidak dapat penghasilan yang layak. Antrian untuk mendapat sertifikat dalam PPG itu sudah sangat panjang. Mengingat ada 1,6 juta guru yang hingga kini belum bersertifikasi.

“Program PPG untuk memberi sertifikasi bagi 1,3 juta guru butuh waktu sekitar 18 tahun. Lalu mau berapa lama program itu dijalankan, jika sampai hari ini masih ada 1,6 juta guru belum bersertifikat,” kata Nino menegaskan.

Ditanyakan bentuk tunjangan bagi guru dalam RUU Sisdiknas, setelah Tunjangan Profesi Guru (TPG) dihapus. Nino menjelaskan, untuk guru ASN maka ia akan mengacu aturan ASN. Namun, jika dilihat jumlahnya, tunjangan bagi guru paling rendah dibanding ASN lain, yaitu sebesar Rp280-380 ribu per bulan.

“Tunjangan ASN untuk guru yang ada saat ini masih pakai aturan lama. Tunjangan ASN guru diperkecil karena dinilai sudah dapat TPG. Karena TPG dihapus, maka besaran tunjangan ASN guru akan diperbesar oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Untuk guru non-ASN, lanjut Nino, tunjangan bagi guru yayasan akan diberikan melalui skema dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Nantinya, besarannya juga akan diubah mengikuti aturan UU Sisdiknas yang baru.

“Nanti akan ada aturan lagi yang mengatur soal tunjangan guru yayasan. Agar dana tersebut tidak dihabiskan untuk hal-hal lain. Karena pengelolaan dana BOS untuk sekolah swasta kan dibawah Kemdikbudristek, tak seperti di sekolah negeri,” tuturnya.

Disinggung soal pengganti Program PPG untuk peningkatan kualitas guru, Nino menjelaskan, Kemdikbudristek memiliki program pelatihan yang saat ini sudah diterapkan, seperti program Guru Penggerak dan berbagai modul pelatihan guru yang tersedia di Platform Merdeka Mengajar.

“Peningkatan kualitas ini akan lebih efektif jika guru sudah mendapat penghasilan yang layak,” ucap Nino menegaskan.

Karena itu, Nino meminta pada para guru untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu yang beredar mengenai ancaman kesejahteraan guru akibat dihapuskannya tunjangan profesi. Karena apa yang didorong Pemerintah saat ini adalah sebaliknya. (Tri Wahyuni)