SAKIP Berhasil Dorong Pemda Lebih Efisien Kelola Anggaran

0

JAKARTA (Suara Karya): Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berhasil mendorong pemerintah daerah (Pemda) lebih efektif dan efisien dalam mengelola anggaran.

Hal itu dibuktikan Pemerintah Kota Malang, yang berhasil meraih Predikat A (memuaskan) untuk penerapan SAKIP 2020. Prestasi itu terbilang meningkat dibanding tahun lalu dengan Predikat BB (sangat baik).

Untuk Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) 2020, Kota Malang mendapat Predikat B.

“Dibawah pemerintahan Wali Kota Sutiaji, kami diminta terus meningkatkan kinerja untuk reformasi birokrasi di 8 area perubahan,” kata Asisten Administrasi Umum Pemkot Malang Sri Winarni usai acara SAKIP RB Award 2020 di Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Menyambung penjelasan Sri, Kepala Bagian Organisasi Pemkot Malang Boedi Utomo menguraikan, pada masing-masing perangkat daerah, perencanaan anggaran dilakukan berdasarkan rencana strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan.

“Hal itu menjamin kinerja pemerintahan berbasis hasil. Tataran perencanaan pada perangkat daerah dapat lebih fokus dan terukur,” ujarnya.

Boedi mengungkapkan, Pemkot Malang juga melakukan penyederhanaan struktur organisasi agar tak terjadi tumpang tindih fungsi, yang tentunya berdampak pada inefisiensi anggaran.

“Dari 34 perangkat daerah kami pangkas menjadi 28 perangkat daerah. Hal itu menghemat anggaran hingga Rp132 miliar. Ini yang perlu kita perkuat, tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri,” ucap Boedi.

Sama seperti Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Banggai berhasil meraih predikat A untuk penerapan SAKIP dan predikat B untuk RB. Pemkab Banggai sukses mempertahankan predikat A dan menjadi satu-satunya daerah di luar Pulau Jawa yang mendapat predikat A untuk penerapan SAKIP.

Kepala Bappeda Kabupaten Banggai, Ramli Tongko mengungkapkan, penerapan SAKIP terbukti dapat menggerakkan pemda untuk lebih menajamkan perencanaan program pembangunan yang betul-betul menyasar pada kebutuhan masyarakat.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan pemkab harus ada dampak positif. Jadi semua program harus menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Ramli.

Menurut Ramli, keberhasilan itu kuncinya pada koordinasi dan sinergisitas. Seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi untuk menentukan arah prioritas dan kegiatan pembangunan. Tak hanya dalam perencanaan, pada pelaksanaannya pun demikian.

“Program harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program juga harus sesuai dengan rencana kita bersama, rencana Musrenbang, SKPD, renja dan seterusnya,” ucap Ramli.

Sementara pengelolaan anggaran di Kota Manado memiliki cerita yang berbeda. Di kota itu, peningkatan akuntabilitas kinerja dilakukan lewat pelatihan pemantapan program kerja. Perangkat daerah dilatih untuk menyesuaikan perencanaan kinerja mereka.

“Perangkat daerah yang satu dengan lainnya harus saling bersinergi. Hal itu terukur lewat indikator, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi,” kata Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler CS Lakat.

Kota Manado pada 2020 mendapat predikat BB untuk SAKIP dan predikat B untuk RB. Kini kota tersebut berhasil meraih predikat SAKIP dan RB tertinggi di Sulawesi Utara. Meski belum dapat Predikat A, Pemkot Manado berkomitmen meningkatkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Micler berharap predikat SAKIP dan RB Kota Manado dapat terus meningkat. “Tentunya harapan kami itu bukan dilihat pada penilaiannya, tetapi bagaimana upaya, kinerja, serta harapan dapat lebih ditingkatkan,” kata Micler. (Tri Wahyuni)