JAKARTA (Suara Karya): Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang akan digelar serentak pada Juli 2021 sangat dinantikan sekolah dan orangtua. Pasalnya, anak maupun orangtua sudah ‘kelelahan’ menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri pun menginginkan PTM terbatas segera dilakukan tanpa perlu menunggu tahun ajaran baru dimulai. Alasannya, potensi ‘learning loss’ akibat PJJ yang tidak berjalan mulus dalam satu terakhir ini sudah terjadi.
Hal itu menguak dalam diskusi pendidikan yang digelar Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan (Fortadikbud) di Kota Bogor, Sabtu (17/4/2021).
Seperti dikemukakan Kepala SMA Negeri 3 Jombang, Jawa Timur, Singgih Susanto, PTM terbatas ingin segera dilakukan, bukan karena kurang akses terhadap teknologi, tapi pada rasa rindu siswa terhadap sekolah dan kewalahan orangtua menghadapi pembelajaran daring
Singgih menjelaskan, sekolahnya sudah melaksanakan PTM terbatas sejak 13 April 2021. Karena dari 1000-an siswa yang ada di sekolah tersebut, 90 persen orangtua menyatakan setuju untuk uji coba pelaksanaan PTM terbatas.
“Kami tetap menggelar pembelajaran jarak jauh untuk mengakomodasi 10 persen orangtua yang tidak setuju. Jadi, ada dua model pembelajaran, yaitu daring dan luring,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Wakil Kepala SMPN 1 Kota Bogor, Lukman. Namun, diakuinya keinginan orangtua untuk PTM terbatas tak setinggi di SMAN 3 Jombang, yaitu 65 persen. Itu artinya, sebagian orang tua setuju untuk melepas anaknya sekolah tatap muka, tetapi ada sebagian lagi tidak.
“Akhirnya disepakati untuk membuat 2 model pembelajaran yaitu luring dan daring. Itu merupakan kesepakatan bersama antara sekolah dan orang tua sebagai pihak yang memberi persetujuan utama,” kata Lukman.
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) SDN 070986 Onomolo I Lot, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Desnilam Kurniawati Harefa ikut menyuarakan aspirasi orangtua di sekolahnya yang ingin PTM normal, bukan terbatas.
“Sejak awal Februari 2021 lalu, kami telah menggelar PTM terbatas dengan sistem shifting. Kami dapat izin karena kasus covid-19 hampir tidak ada. Kendati demikian, pembelajaran dilakukan dengan kapasitas siswa 50 persen dibanding biasanya,” ujar Desnilam.
Di Gunungsitoli, dimana sebagian besar orangtua berprofesi sebagai petani, sangatlah sulit melakukan pembelajaran jarak jauh. Selain karena akses pada internet yang terbatas, hampir sebagian besar orangtua tak mampu membimbing anak-anaknya mengerjakan tugas dalam lembar kerja siswa (LKS).
“Setiap mengembalikan tugas selama PJJ, yang datang itu orang tuanya. Dan lebih dari 75 persen tidak mengisi soal karena orang tua juga tidak paham atas materi pembelajaran anaknya. Orangtua ingin anaknya kembali ke sekolah saja,” ucapnya.
Kini Desnilam mengaku lega karena ada SKB 4 menteri, yang menegaskan kewajiban sekolah untuk menggelar PTM terbatas secara serentak di seluruh Indonesia. Dan juga menggelar PJJ guna mengakomodir orangtua yang tidak setuju.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bahkan telah meminta sekolah yang sudah siap melaksanakan PTM untuk segera merealisasinya. Namun, penuhi dulu ceklis daftar isian yang harus disiapkan sekolah agar bisa segera membuka sekolah.
“Itu artinya, Mendikbud sejalan dan mendukung upaya kami, sekolah yang telah melaksanakan PTM terbatas,” ujar Desnilam.
Harapan Desnilam selanjutnya mendapat vaksinasi covid-19 bagi dirinya dan guru-guru yang ada di Gunungsitoli. Ia mengaku belum ada satupun guru di sekolahnya yang tersentuh vaksin. Seperti diketahui, pemerintah berencana menyelesaikan vaksinasi kepada 5 juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sebelum tahun ajaran baru dimulai pada pertengahan Juli 2021 nanti.
“Kalau tak salah ada 24 sekolah yang melalukan PTM terbatas di Gunungsitoli ini. Tapi saya tidak tahu pasti jumlah guru yang sudah divaksin, tapi yang jelas di sekolah saya belum sama sekali,” kata Desnilam menandaskan.
Dalam diskusi yang sama, Direktur SMA Kemdikbud, Purwadi Sutanto yang mewakili Dirjen Paud Dikdasmen, Jumeri mengatakan, kalau PTM terbatas pada Juli 2021 akan dipersiapkan secara maksimal.
Satu hal yang krusial adalah program vaksinasi covid-19 untuk guru dan tenaga pendidik serta pemenuhan daftar ceklis sekolah yang siap melaksanakan PTM terbatas.
“Kita harus optimistis PTM terbatas ini berjalan lancar. Anak-anak harus mendapat pelayanan pendidikan terbaik demi mencegah makin maraknya kehilangan kesempatan belajar akibat pandemi ini,” katanya.
Sementara Plt Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemdikbud, Hendarman mengucapkan terima kasih atas masukan dari para kepala sekolah, termasuk keinginan kuat bagi guru-guru di daerah terpencil untuk divaksinasi.
“Harapan yang mulia ini akan didengar dan semoga semua guru, dosen dan tenaga pendidikan dapat vaksinasi pada waktunya,” ujar Hendarman. ***
