Sekolah Responsif Gender, Beri Kesempatan Berkembang yang Sama bagi Anak!

0
Kepala SDN Durung Bedug, Sidoarjo, Jawa Timur, Titin Kusminarsih, menyampaikan implementasi dan inovasi yang dilakukan di sekolahnya, termasuk menyesuaikan Rencana Kerja Sekolah, agar responsif terhadap isu gender.

JAKARTA (Suara Karya): Sekolah Responsif Gender, sebuah program kolaboratif yang diinisiasi Program INOVASI (Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia)–yang merupakan kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia di bidang pendidikan–bersama UMSIDA (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo) menggerakkan aksi nyata agar sekolah semakin responsif terhadap isu-isu gender.

Diharapkan, program tersebut dapat mewujudkan pendidikan berkualitas yang makin inklusif di Indonesia.

Dosen sekaligus Ketua Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak (PSGPA) UMSIDA, Kamil Wachidah menegaskan, sudah seharusnya sekolah memberi kesempatan yang adil baik bagi anak perempuan maupun laki-laki, yang berkebutuhan khusus maupun non-berkebutuhan khusus, apapun latar belakang, warna kulit, sosial ekonomi, agama, dan lain sebagainya.

“Karena setiap anak di Indonesia, terlepas latar belakang ekonomi, sosial budaya, etnis, dan agama memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Begitu pun anak perempuan maupun laki-laki, keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas,” ucap Kamil di kampus UMSIDA, belum lama ini.

Bicara tentang gender, lanjut Kamil, sering terjadi misinterpretasi terhadap istilah tersebut di tengah masyarakat. Padahal, gender merupakan suatu dinamika sosial, ada gender secara biologis dan ada pula gender secara peran sosial.

Gender secara biologis adalah gender yang sesuai dengan kodrat manusia. Sedangkan gender secara peran sosial adalah sesuatu yang dapat dipertukarkan.

Ia mencontohkan pekerjaan sebagai pilot yang selama ini sering digambarkan dengan laki-laki, padahal jika perempuan memiliki kompetensi yang sama mumpuninya, perempuan juga bisa menjadi pilot.

“Begitu pun dengan pekerjaan chef, yang identik dengan gambar ibu memasak di dapur, seakan laki-laki tidak semestinya ada di dapur,” ujar Kamil memberi ilustrasi.

Kami menyebut empat kata untuk merepresentasikan program Sekolah Responsif Gender, yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Akses, menurut Kamil, mengindikasikan perempuan dapat memperoleh akses yang sama dengan laki-laki terhadap pendidikan. “Kita bertanya apakah akses untuk bersekolah anak perempuan di Indonesia sudah memenuhi standar yang sama dengan anak laki-laki,” kata Kamil mempertanyakan.

Partisipatif artinya sekolah memberi kesempatan bagi guru perempuan untuk ikut memimpin dan berkontribusi guna memajukan sekolahnya. Sedangkan kontrol berarti guru perempuan memperoleh ruang untuk berpendapat dan menuangkan ide serta gagasan yang dimiliki.

Sementara itu, dari sisi manfaat artinya guru dan tenaga kependidikan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan pendidikannya seperti rekan mereka yang laki-laki.

Di sisi lain, Kepala SDN Durung Bedug, Sidoarjo, Jawa Timur, Titin Kusminarsih, menyampaikan, Sekolah Responsif Gender adalah sekolah yang tanggap terhadap ketimpangan gender.

“Sekolah yang responsif terhadap isu gender adalah sekolah yang tanggap terhadap ketimpangan gender di sekolah. Misalkan, bullying, stereotype, marginalisasi, subordinasi dan beban ganda bagi perempuan,” ujar Titin.

Titin mengaku, kepala sekolah, guru, dan semua staf di sekolah menjadi makin memahami apa itu materi gender, setelah mengikuti program pelatihan. Mereka pun mengimplementasikan materi pelatihan di sekolah.

“Kami coba menerapkannya dan melakukan berbagai inovasi di sekolah. Kami juga menyesuaikan RKS (Rencana Kerja Sekolah) kami agar responsif terhadap isu gender,” kata Titin.

Indonesia sebenarnya hampir mencapai kesetaraan gender dalam hal angka partisipasi sekolah. Berdasarkan Gender Parity Index, Indonesia memperoleh nilai 0,97.

Dalam indeks tersebut, nilai di bawah 1 menunjukkan makin kecilnya kesempatan bagi anak perempuan dalam meraih pendidikan. Sebaliknya, nilai lebih dari 1 menunjukkan makin besar kesempatan bagi anak perempuan memperoleh pendidikan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menyadari, di masa sekarang sudah seharusnya pendidikan tak lagi memandang gender.

Laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama, serta penting bagi perempuan mendapat pendidikan sejak dini.

“Keterampilan yang dimiliki perempuan yang berpendidikan bisa ikut mengangkat kehidupan keluarga baik secara ekonomi maupun sosial,” tutur Nadiem.

Ada banyak hal yang masih harus dibenahi di Indonesia demi pendidikan yang lebih inklusif. Pernikahan anak dan perundungan misalkan, merupakan 2 dari beragam isu yang merampas ketercapaian yang adil terhadap pendidikan di Indonesia (Afkar, Yarrow, Surbakti, & Cooper: 2020).

Karena itu, negara melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) hadir dan berupaya untuk terus berinovasi demi pendidikan berkualitas yang makin inklusif di Indonesia. Salah satunya melalui kebijakan Asesmen Nasional (AN) dan Rapor Pendidikan.

Melalui AN, siswa, guru dan kepala sekolah menjadi sampel pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Hasil AN kemudian dipublikasikan melalui platform Rapor Pendidikan.

Lewat platform tersebut, satuan pendidikan akan memperoleh hasil iklim kesetaraan gender pada tiap satuan pendidikan. Hasil tersebut bisa dijadikan acuan oleh satuan pendidikan untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi isu-isu yang ada di sekolah, misalnya ketimpangan gender.

Di sisi lain, hasil AN dan berbagai survei nasional lain yang terintegrasi dalam platform Rapor Pendidikan dapat digunakan pemerintah daerah, terutama dalam menyusun perencanaan pembangunan daerahnya.

Data tersebut tentu akan memperkaya perencanaan tersebut. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas dan inklusif perlahan tapi pasti dapat dirasakan seluruh anak Indonesia.

Dengan memanfaatkan Rapor Pendidikan, dinas pendidikan dan satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kondisi daerah dan satuan pendidikannya secara riil.

Data yang ada dalam Rapor Pendidikan tak sekadar ‘pemberitahuan’ kepada daerah dan satuan pendidikan, melainkan sebagai titik mula untuk merefleksikan dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. (***)