Sekolah Swasta Minta Sistem Zonasi Diterapkan Bertahap

0

JAKARTA (Suara Karya): Sekolah swasta meminta pemerintah menerapkan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilakukan secara bertahap. Jika tidak, kebijakan itu dikhawatirkan bakal “menghantam” keberadaan sekolah swasta kelas bawah.

“Sistem zonasi bagi sekolah swasta ada pengaruh plus dan minus. Minusnya, sekolah swasta kelas bawah akan kolaps karena tak mampu bersaing dengan sekolah negeri,” kata Praktisi Pendidikan, Robertus Budi Setiono dalam diskusiĀ  yang diselenggarakan Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Jakarta, Senin (10/12).

Karena itu, lanjut Robert, sistem zonasi sebaiknya diterapkan secara bertahap. Kebijakan itu diberlakukan bagi sekolah-sekolah negeri terlebih dahulu. Jika sistemnya sudah berjalan lebih mapan, baru diterapkan pada sekolah swasta.

“Kebijakan pemerintah terkait zonasi ini sempat menimbulkan kekhawatiran. Untuk swasta favorit, hal itu tak jadi masalah. Karena mereka punya “pasar” sendiri, lantas bagaimana nasib sekolah swasta ekonomi bawah. Ketika semua siswa di zonasi itu bisa masuk sekolah negeri,” ujarnya.

Dewan Pendidikan kota Jakarta Timur itu menambahkan, persoalan tata kelola guru memang tak mudah. Hal itu juga dirasakan sama oleh sekolah swasta. Pekerjaan jadi mudah jika semua stakeholder membantu.

Ia mencontohkan sekolah yang dipimpinnya, Global Sevilla yang memberi pelatihan bahasa Inggris dan tukar pengalaman dengan sesama guru di wilayah Jakarta Timur. Hal itu bisa menjadi salah satu sarana peningkatan kualitas guru.

“Di kalangan sekolah swasta favorit pun, kami punya niat membantu pemerintah dalam peningkatan guru di sekitar lewat sejumlah pelatihan. Selalu ada program pemutakhiran bagi para guru,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Robert, kami juga memberi guru tak hanya isi tapi juga wacana metodologi terutama pengajaran untuk anak-anak milenial dan zilenial yang berbeda dengan metode lama. “Hal ini penting, karena tak mudah mengajar bagi anak-anak milenial dan zilenial ini. Guru butuh wawasan baru,” katanya.

Robert mengakui, upaya pemerintah dalam pemerataan guru bukanlah pekerjaan mudah. Namun, hal itu bisa dilakukan jika pemerintah menerapkan model korporasi.

“Dalam korporasi, dilakukannya mutasi ke daerah adalah hal biasa. Karyawan berkinerja bagus dipindahkan ke daerah untuk memperbaiki kinerja kantor cabang di daerah,” tuturnya.

Robert menambahkan, harus ada imbal balik dalam penerapan model korporasi. Yaitu, kesejahteraan dan kenyamanan bagi karyawan yang dipindahkan ke daerah. Apalagi dipindahkan ke daerah terpencil.

“Pemerintah sudah siap belum dengan urusan kesejahteraan itu. Jika tidak bisa, karyawan tidak akan senang dalam menjalani pekerjaannya. Hal itu nantinya berdampak pada siswa. Meski yang guru yang dikirim berkualitas, jika hatinya tak senang maka hasilnya pun tidak akan optimal. Kondisi itu sangat disayangkan,” ujarnya. (Tri Wahyuni)