Seleksi Guru ASN P3K Dibuka, Pemda Diminta Ajukan Formasi Optimal

0

JAKARTA (Suara Karya): Seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN P3K) Tahun 2022 akan dibuka. Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk segera mengajukan formasi secara optimal.

“Di satuan pendidikan negeri, angka kebutuhan guru diperkirakan mencapai 2,4 juta. Angka itu sudah termasuk kebutuhan guru agama,” kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Nunuk Suryani dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar, Kamis (22/9/22).

Guna menutupi kebutuhan guru tersebut, lanjut Nunuk, saat ini pemerintah membuka seleksi bagi 1,3 juta guru ASN, selain juga mempertimbangkan sumber penerima individu lainnya, seperti guru dengan status diperkerjakan (DPK), guru yang lulus ‘passing grade’ pada 2021 dan produksi PPG Pra Jabatan.

“Jadi kami masih kekurangan guru ASN di sekolah negeri sekitar 781 ribu orang,” ujar Nunuk.

Namun, menurut Nunuk, total usulan formasi dari Pemerintah Daerah yang telah di verifikasi/validasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sekitar 319 ribu pada 2022 atau di bawah 50 persen.

“Semua provinsi sudah membuka formasi, tetapi ada yang timpang. Contohnya, Kepulauan Riau hanya mengusulkan 718 dari total kebutuhan 3.064 guru. Jawa Barat mengajukan 3.800 dari 26 ribu kebutuhan. Pengajuan dari daerah berkisar 41 persen dari semua kebutuhan,” kata Nunuk.

Pemerintah telah melakukan persiapan rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 melalui koordinasi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PANRB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Koordinasi dilakukan agar dapat proses rekrutmen guru ASN P3K dilakukan lewat pola tertutup dan pola terbuka,” ucapnya.

Nunuk menjelaskan, rekrutmen tertutup itu artinya akan diseleksi kebutuhan guru ASN P3K untuk rombongan belajar (rombel) atau kelas yang telah terisi oleh guru non-ASN. Sedangkan pola terbuka akan diseleksi kebutuhan guru ASN P3K untuk rombel atau kelas yang belum memiliki guru non-ASN.

“Seleksi ASN P3K ini sudah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 tahun 2022. Jadi, permintaan itu dipakai sebagai acuan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun ini,” ungkap Nunuk Suryani.

Untuk pelamar Prioritas I yaitu Tenaga Honorer eks Kategori II (THK-II), guru non-ASN, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan guru swasta, yang pada masing-masing kategori telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021, tetapi belum mendapat formasi.

Sedangkan pelamar Prioritas II adalah THK-II san Prioritas III adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan masa kerja minimal 3 tahun.

Untuk lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang terdaftar di basis data Kemdikbudristek serta mereka yang terdaftar pada Dapodik masuk dalam kategori pelamar umum.

Nunuk Suryani menegaskan, seleksi guru ASN P3K sesuai dengan amanah undang-undang serta menilai individu. “Perlu diingat, guru itu harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi seperti diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

Karena itu, tes yang diberikan ke guru harus mengukur kompetensi profesional, pedagogi, sosial dan kepribadian,” ujarnya.

Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Adriyanto mengungkapkan, sejak 2 tahun lalu pemerintah pusat telah mendukung pengadaan guru ASN P3K melalui penyediaan anggaran untuk gaji.

“Saat Mendikbudristek mengumumkan akan merekrut 1 juta guru, Kemenkeu telah menganggarkan dana transfer kepada Pemerintah daerah dalam berbagi bentuk, salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU). Dana yang dianggarkan mencapai Rp21 triliun,” tutur Adriyanto.

Pada 2022 ini, disebutkan, ada sekitar Rp14 triliun untuk guru ASN P3K di Dana Alokasi Umum. “Jadi, uangnya sudah masuk di Pemda, sehingga kalau kita lihat 2021 dan 2022 itu totalnya sudah Rp34 triliun,” ucapnya.

Adriyanto berharap Pemda dapat segera menetapkan guru yang dinyatakan lolos seleksi, agar upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah dapat segera direalisasikan,” katanya.

Adriyanto menegaskan, Pemda tidak perlu khawatir mengenai penggajian dari guru ASN P3K. Karena dalam APBD, untuk penganggaran ada batasan 30 persen alokasi biaya belanja pegawai.

“Kami dorong Pemda untuk menetapkan prioritas yang hendak dibelanjakan terkait pendidikan, karena menjadi tanggung jawab Pemda untuk membayarkan tunjangan ASN P3K tersebut,” kata Direktur Adriyanto.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen, menjelaskan hampir semua seleksi ASN menggunakan standar mekanisme yang sama. Seleksi ASN P3K adalah bagian dari SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.

“Sistem seleksi guru ini tertutup, maksudnya hanya mereka yang diizinkan mendaftar saja. Yaitu, guru yang sudah terdaftar di data Dapodik dan data THK-II nya Badan Kepegawaian Negara,” ucap Suharmen.

Guru yang sesuai dengan kategori ditetapkan dapat melakukan pendaftaran melalui sistem SSCASN. Setelah itu, ada bisnis proses yang diatur sesuai dengan keputusan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Suharmen menjelaskan, bisnis proses itu sudah dimatangkan berdasarkan data dari Kemdikbudristek. “BKN dan Kemdikbudristek dalam waktu dekat akan melakukan uji coba atas sistemnya supaya bisnis proses tadi sejalan,” katanya.

Suharmen menambahkan, seleksi guru ASN P3K dilaksanakan melalui sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) serta proses pendaftarannya mengikuti skema yang diatur di dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 tahun 2017 ataupun di dalam PP nomor 49 tahun 2018.

“Yang diatur adalah masa hari pengumuman pendaftaran. Ketika ada yang protes karena merasa dirugikan, ada dasar regulasi yang digunakan untuk penanganannya,” kata Suharmen.

Seleksi ASN P3K merupakan kesempatan baik bagi guru honorer untuk ikut seleksi. Sudah ada berbagai afirmasi yang disepakati Panitia Seleksi Nasional sebagai apresiasi pada guru.

Kendati demikian, BKN pastikan seleksi diselenggarakan secara transparan dan ketat demi mendapat ASN yang berkualitas dan berintegritas.

Terkait jadwal, Suharmen mengungkapkan, kemungkinan besar seleksi guru ASN P3K tahap 3 digelar pada minggu ketiga November 2022. Pengumuman kelulusan sekitar minggu ketiga hingga minggu keempat Desember 2022.

“Targetnya paling cepat di Januari 2023 sudah ada penetapan nomor induk pegawai oleh Pemda,” katanya.

Di akhir webinar, Nunuk Suryani mendorong semua guru yang akan mengikuti seleksi untuk mengikuti semua informasi melalui laman resmi yang tersedia. “Saat ini kita semua sedang menyiapkan seleksi ASN P3K guru ini dengan baik agar transparan, adil dan tidak ada yang merasa dicurangi.

“Kami juga berharap rekan-rekan di Pemda mau ikut bertanggung jawab untuk guru-guru kita di seluruh Indonesia agar bisa mendapat penempatan dan haknya sebagai guru,” kata Nunuk menandaskan. (Tri Wahyuni)