Sengketa  Kawasan Marunda Hambat Masuknya Investasi

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berharap sengketa pengembangan infrastruktur pelabuhan seperti di Kawasan Marunda, Jakarta Utara bisa segera diselesaikan. Jika berlarut, permasalahan itu bisa menghambat investasi yang akan masuk ke sektor tersebut.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono, dalam Fokus Grup Diskusi yang diselenggarakan Forum Wartawan Perhubungan di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Diungkapkan Djoko, pada 2005 upaya pengembangan pelabuhan telah disepakati untuk melibatkan swasta. Harapannya, pengembangan kawasan Marunda yang dikuasai PT KBN bisa berkembang dan menjadi contoh kerja sama antara pemerintah dan swasta yang sukses.

Namun demkian lanjut dia, sejak beberapa tahun belakangan, justru kerja sama itu menuai sengketa. KBN selaku BUMN menggugat mitra swasta sekaligus Kementerian Perhubungan dalam hal konsesi Marunda.

Dijetahui, selain berperkara lewat jalur hukum, sengeketa Marunda tengah ditangani Pokja IV Satgas Kebijakan Ekonomi. Hingga kini, sengketa itupun masih berlarut dan mengancam keberlangsungan investasi swasta maupun pengembangan Marunda.

Dengan kata lain, kasus Marunda hendaknya menjadi pijakan semua pihak untuk berbenah, terlebih bagi pemerintah yang tengah gencar mengundang masuk investasi untuk pembangunan infrastruktur. Kalaupun ke depan terdapat skema penyelesaian sengketa investasi atas kasus Marunda, hal itu dapat menjadi acuan bagi pihak bersengketa di berbagai sektor usaha.

Sebelumnya, Ketua Pokja IV Satgas Kebijakan Ekonomi Yasona Laoly yang juga menjabat Menteri Hukum dan Ham mengungkapkan salah satu kasus sengketa investasi yang melibatkan mitra swasta dan Kemen BUMN adalah persoalan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Sejauh ini, penyelesaian sengketa ditangani Pokja IV yang telah mengeluarkan rekomendasi penyelesaian persoalan Marunda. Akan tetapi, rekomendasi itu belum terealisasi karena absennya KBN.

“Kami akan mengundang semua pihak secara khusus untuk mecari solusi terakhir,” kata Yasona.

Di sisi lain, jika masih tetap berlarut, Pokja IV melalui Satgas akan membawa penyelesaian tersebut ke tingkat lebih tinggi. “Kalau kasus KCN tidak selesai juga, karena ini melibatkan antar swasta, antar lembag pemerintah dalam hal ini Kemenhub dan Kemen BUMN, maka kami akan bawa ke Ratas bersama Presiden,” ujarnya.

Sebagai catatan, KCN merupakan usaha patungan antara PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang merupakan BUMN. KTU telah memenangkan tender pengembangan kawasan C01 Marunda yang digelar KBN pada 2004.

Setahun kemudian pasca tender, KTU dan KBN bersepakat membentuk usaha patungan dengan restu pemilik saham BUMN dan Gubernur DKI Jakarta. Mengacu kajian kelayakan LPM UGM pada 2003, KBN mendapat porsi kepemilikkan tidak lebih dari 20 persen, dan hanya menyetor bibir pantai sepanjang 1.700 meter dari Cakung Drain hingga Sungai Blencong.

Sebaliknya, KTU harus membiayai seluruh investasi pembangunan pelabuhan Marunda yang diperuntukkan untuk terminal umum dan curah. KCN akan menggarap pelabuhan yang terdiri dari Pier 1, Pier 2, dan Pier 3.
Setelah pembangunan Pier 1 hampir rampung dan 50% Pier 2 direalisasi dengan menelan investasi triliunan, pada 2013 direksi baru KBN menuntut kepemilikkan saham mayoritas. KTU menolak sehingga berbuntut aksi sepihak KBN yang menutup akses Pelabuhan Marunda.

Belakangan, KBN melayangkan gugatan perdata di PN Jakarta Utara. Agustus lalu, PN Jakarta Utara memenangkan gugatan perdata yang menyeret KCN, Kemenhub, dan KTU terkait pembatalan konsesi Pelabuhan Marunda, serta klaim kepemilikkan aset pelabuhan.

“Kami telah menyusun rekomendasi dan mendorong keduanya mengajukan proposal damai, tetapi KBN tidak pernah hadir, bahkan tidak mematuhi rekomendasi tersebut. Sehingga upaya penyelesaian dari Pokja IV terhambat, malah sekarang jadi persoalan hukum yang membenturkan antar lembag pemerintah, Kemenhub dan Kementerian BUMN,” katanya. (Andara Yuni)