JAKARTA (Suara Karya): Pandemi Covid-19 telah anak-anak dari kelompok rentan menghadapi risiko kehilangan pembelajaran (learning loss) lebih besar. Karen selama pandemi, hampir seluruh negara di dunia menutup sekolah untuk melindungi warga sekolah.
“Ada sekitar 1,6 miliar murid di seluruh dunia terdampak kebijakan penutupan sekolah selama pandemi covid-19,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) yang juga Ketua Kelompok Kerja Pendidikan G20 (Chair of the G20 Education Working Group), Iwan Syahril.
Iwan mengatakan hal itu dalam acara bertajuk Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) dengan tema ‘Pentingnya Pembelajaran Tatap Muka di Negara Anggota G20’, yang digelar virtual, Kamis (7/7/22).
Dijelaskan, sejumlah negara di dunia memberlakukan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan kualitas yang bervariasi. Karena itu, upaya pemulihan pendidikan global penting dibahas untuk meraih tujuan pulih bersama.
Apalagi, Indonesia memimpin Presidensi G20 tahun 2022 dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengemban amanat untuk pemulihan bersama tersebut.
“Siswa di seluruh dunia menghadapi masalah akses pembelajaran dan kemungkinan mengalami risiko kehilangan pembelajaran (learning loss). Itu yang harus kita sikapi bersama-sama,” ujarnya.
Menurut Iwan, murid akan mendapat lingkungan belajar yang lebih baik melalui pembelajaran tatap muka di sekolah, Berbagai studi juga menunjukkan, pembelajaran tatap muka masih merupakan metode paling baik bagi para siswa, baik anak-anak dan anak-anak muda kita.
Hal senada dikemukakan Chief of Education UNICEF (United Nations Children’s Fund), Katheryn Bennett. Katanya, pertemuan tatap muka antara guru dan murid, serta murid dengan teman-teman sekolahnya tidak bisa tergantikan oleh pembelajaran digital.
“Pembelajaran digital memang menolong masyarakat global dalam mengakses pembelajaran. Tapi kita tahu, anak-anak belajar paling efektif kalau mereka duduk di kelas, berinteraksi dengan guru, dan bergaul dengan teman sekelas. Ini pentingnya menjaga sekolah tetap buka. Mari kembalikan semua siswa ke sekolah,” ucap Katheryn.
Ia mengapresiasi upaya Indonesia yang memprioritaskan vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik, sehingga tercipta ruang aman bagi siswa untuk kembali ke sekolah. “Apalagi, Indonesia akan segera memasuki tahun ajaran baru. Ini pilar penting untuk mengembalikan siswa ke sekolah,” ucap Katheryn.
Katheryn menilai, dampak buruk pandemi tidak hanya pada pembelajaran, tapi juga kualitas hidup anak, terutama isolasi dan pembatasan sosial. Karena, sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi tempat anak bersosialisasi dan mengembangkan kedewasaan emosional.
“Kita tidak bisa mengabaikan hal itu. Dampak learning loss sangat besar, tapi dampak psikososial juga sangat tinggi. Karena itu, kita harus berusaha mendukung anak-anak kembali ke sekolah,” kata Katheryn.
Penelitian menunjukkan, lanjut Katheryn, semakin lama anak-anak berada di luar sekolah, semakin kecil juga kemungkinan mereka kembali ke sekolah. “Kita memang belum keluar dari pandemi, tapi kita sudah punya tindakan pengamanan, pemahaman yang lebih baik tentang virus, vaksin, dan sebagainya,” urainya.
Sementara itu, Counsellor of Education and Research, Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Han Xiao Zhang, yang juga menjadi narasumber, menguraikan komitmen Pemerintah Australia dalam memulihkan pembelajaran. Hal itu sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia.
“Kami sadar pentingnya PTM. Pemerintah pusat dan negara bagian sudah sepakat, sekolah adalah yang pertama dibuka dan terakhir tutup, dari semua lembaga, ketika terkait pembatasan karena covid-19. Ini komitmen kami untuk memastikan sekolah adalah prioritas,” ucapnya.
Han mengakui Pemerintah Australia melihat banyak efek negatif bagi siswa dan guru saat pandemi, terutama soal memburuknya kesehatan mental dan turunnya kualitas hidup guru dan murid.
“Karena itu, Pemerintah Australia membuat banyak kebijakan kesehatan untuk meningkatkan dukungan pada kesehatan mental guru dan siswa. Selain juga menyediakan program tutor bagi siswa yang ketinggalan,” ucapnya.
Sama halnya dengan Pemerintah Indonesia, lanjut Han, yang melakukan relaksasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk berbagai kebutuhan di masa pandemi. Begitu pun dengan pemerintah federal yang menyediakan dana tambahan untuk mengimplementasikan protokol kebersihan dan kesehatan.
“Australia juga melakukan relaksasi beberapa larangan covid-19 tentang pergerakan. Guru atau murid, lalu kontak erat, mereka tetap boleh kembali ke sekolah kalau tidak bergejala dan hasil tesnya negatif,” kata Han menandaskan. (Tri Wahyuni)