Serikat Pekerja PLN Dukung Upaya Judicial Review UU Omnimbus Law

0

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PT PLN, M. Abrar Ali mengatakan SP PT PLN (Persero) menolak Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan Siap Mendukung Upaya Hukum untuk Membatalkannya Melalui Judicial
Review ke Mahkamah Konstitusi.

“Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SP PLN telah menginstruksikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dari Tanah
Aceh sampai Tanah Papua baik Pengurus maupun Anggota untuk melaksanakan Instruksi Organisasi,” kata Abrar di Sekretariat DPP SP PLN Kantor PLN Pusat, Jakarta (6/10/2010).

Adapun instruksi organisasi yang harus dilaksanakan diantaranya :

1. Melakukan Doa Bersama untuk Kepentingan para Pekerja seluruh Indonesia agar UU Cipta Karya (Omnibus Law) tersebut segera dibatalkan.

2. Memasang Spanduk Penolakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) diseluruh kantor atau unit kerja PT PLN (Persero) dari Tanah Aceh sampai Tanah Papua.

3. Demo Aksi Turun ke Jalan bersama peserta Demo Aksi lainnya dari elemen-elemen unsur serikat pekerja/buruh maupun organisasi masyarakat yang perduli dengan hak-hak pekerja Indonesia.

4. Mendukung dan ikut serta dengan berbagai elemen Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan elemen masyarakat lainnya untuk dilakukannya uji materiil atau Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) ke Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia.

Lebih lanjut Abrar menjelaskan bahwa SP PLN akan segera berkoordinasi dengan beberapa elemen serikat pekerja/ buruh lainnya untuk bersama-sama menyiapkan upaya hukum untuk melakukan uji materil atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Sebagi informasi, UU Cipta Kerja (Omnisbus Law) telah di resmikan oleh lembaga legislatif DPR RI
Senin (5/10/2020). Dalam UU Cipta Kerja ada beberapa pasal yang dinilai bermasalah dan kontroversial, terkait dengan Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja.