Sering jadi Negara Transit, Pemerintah Harusnya Tak Abai Hak Pengungsi LN

0

JAKARTA (Suara Karya): Sering menjadi negara transit, pemerintah Indonesia seharusnya tak abai dalam memenuhi hak-hak pengungsi dari luar negeri (LN). Mereka tak mendapat hak dasar atas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan meninggalkan tempat penampungan.

“Pemerintah juga ketat menjaga pengungsi agar tak meninggalkan tempat penampungan. Padahal pengungsi punya hak untuk itu, yaitu ‘freedom of movement’,” kata Koordinator Kemanusiaan dari Yayasan Geutanyoe, Nasruddin dalam diskusi media tentang pemenuhan hak pengungsi luar negeri, di Jakarta, Jumat (3/6/22).

Hadir pula Kepala Kantor Yayasan Geutanyoe Jakarta, Reza Maulana.

Pelarangan pengungsi meninggalkan tempat penampungan, menurut Nasruddin, bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Jika dibiarkan, hal itu akan menimbulkan masalah kemanusiaan baru di masa depan.

“Sungguh disayangkan, meski Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak asasi manusia, tetapi belum soal pengungsi. Sehingga penanganan pengungsi luar negeri tidak optimal, karena penggunaan anggaran pemerintah dianggap sebagai ‘temuan’,” tuturnya.

Sebagai informasi, Yayasan Geutanyoe adalah organisasi non pemerintah yang didirikan sejumlah aktivis sosial kemanusiaan pada 2013. Ada sekitar
2.595 pengungsi luar negeri yang diurusi Yayasan Geutanyoe sejak didirikan. Sebagian besar berasal dari Rohingya. Mereka masuk ke Indonesia melalui 9 daerah di Aceh.

“Selain Rohingya, kami juga menangani pengungsi dari Bangladesh dan Somalia. Pengungsi dari dua negara itu tak lama di Indonesia, mereka sudah kembali ke negara,” kata Nasruddin.

Sedangkan pengungsi Rohingnya sudah dipindahkan dari Aceh ke tempat penampungan di Medan, Pekanbaru dan Malaysia. “Pengungsi harus direalokasi dari Aceh, karena tidak ada tempat penampungan di sana. Aceh hanya punya tenda-tenda pengungsian yang tidak layak untuk tinggal lama,” tuturnya.

Secara nasional, merujuk pada data badan dunia untuk urusan pengungsi UNHCR diperkirakan ada 14.000 orang pengungsi luar negeri yang teregistrasi masuk Indonesia. Jumlahnya lebih banyak lagi jika memasukkan pengungsi luar negeri yang tidak teregistrasi.

Para pengungsi itu tersebar di beberapa titik seluruh Indonesia, khususnya di Rumah Detensi Imgrasi (Rudemim) atau akomodasi yang disiapkan oleh International Organization of Migration (IOM).

Koodinator Advokasi Yayasan Geutanyoe, Al Fadhil menjelaskan, beberapa faktor yang mendorong para pengungsi meninggalkan negaranya, yaitu perang, persekusi terhadap etnis tertentu, dan konflik horizontal.

Tujuan pengungsi meninggalkan negaranya, antara lain mencari keselamatan, keamanan, perlindungan, dan kehidupan yang layak, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

“Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemerintah Indonesia seharusnya melihat masalah pengungsi ini dalam kerangka kemanusiaan, alih-alih menggunakan kacamata hukum formal,” ucapnya menegaskan.

Alasannya, pengungsi yang datang sering kali dalam kondisi yang buruk dan memprihatinkan. “Bagi pengungsi Rohingya, misalkan, untuk berhasil keluar dengan selamat dari negara asalnya sudah menjadi sebuah pencapaian,” kata Fadhil.

Karena itu, lanjutnya, memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap merupakan hal yang tidak mungkin dipenuhi. Dengan sendirinya mereka menjadi imigran gelap. Kedua, para pengungsi butuh akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang layak, khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

“Sebagai manusia, para pengungsi perlu mendapar penghasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, serta pekerjaan menjadi perwujudan eksistensi sebagai manusia,” katanya.

Ditambahkan, hukum formal belum mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Sebaliknya, nilai-nilai hak asasi manusia menjadi sebuah titik berangkat yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah pengungsi.

Menurut Fadhil, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan upaya yang baik dari Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah pengungsi dari luar negeri.

“Namun, regulasi itu belum menjawab tantangan secara komprehensif. Dibutuhkan penguatan nilai-nilai hak asasi manusia dalam penerapannya,” ujarnya.

Fadhil juga mengingatkan kasus pengungsi yang diperdagangkan (human trafficking) saat perjalanan ke negara tujuan. Pentingnya pendampingan agar para pengungsi tersebut bisa sampai selamat sampai negara tujuan. (Tri Wahyuni)