Setara Institute: Ma’ruf Amin Berpotensi Nambah Beban Bagi Jokowi

0
Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos

JAKARTA (Suara Karya): Setara Institute memberikan beberapa catatan kritis terkait pilihan Joko Widodo yang menunjuk Ma’ruf Amin sebagai bakal calon wakil presiden melawan pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dalam pertarungan di Pilpres 2019.

Catatan tersebut, disampaikan Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/8).

“Dalam konteks praksis politik, kita harus menghormati pilihan Jokowi atas Ma’ruf Amin sebagai bagian dari strategi politik elektoral untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2019,” ujar Bonar.

Dalam realitas objektif, menurut dia, Jokowi selama ini secara bertubi-tubi menjadi objek dari serangan politisasi identitas yang sengaja didesain dan dihembuskan oleh kelompok-kelompok lawan politiknya, menggunakan beberapa isu seperti anti Islam, anti ulama, anak PKI, dan pembela penista agama.

Strategi menggandeng Ketua MUI dan Rais Aam PBNU tersebut, katanya, merupakan kontra strategi bagi kelompok-kelompok politik oposannya.

“Namun demikian, kita harus mengingatkan Presiden bahwa strategi politik elektoral harus diletakkan jauh di bawah politik kebangsaan dan politik negara yang menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas keagamaan,” ujar Bonar menambahkan.

Catatan lainnya, katanya, melihat rekam jejak Ma’ruf Amin selama ini, terutama selama menjabat pengurus dan Ketua MUI, cawapres Jokowi tersebut cenderung memiliki pandangan ke-Islam-an konservatif, alih-alih progresif.

Dalam perspektif kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB), sebagai hak dasar yang dijamin UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ujar Bonar, rekam jejak Ma’ruf Amin cenderung menunjukkan beban dan rintangan bagi pemenuhan hak-hak KBB dan pemajuan toleransi pada umumnya.

Beberapa fatwa MUI—dimana MA merupakan salah satu aktor kunci di dalamnya—problematik, mendorong meluasnya intoleransi, dan memberikan energi bagi pelanggaran hak-hak konstitusional minoritas oleh kelompok-kelompok intoleran dan vigilante.

Antara lain, kata dia, fatwa tentang tentang sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama (2005), fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah (2008), fatwa tentang muatan penistaan Alqur’an dan ulama dalam pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (2016), dan lain sebagainya.

“Beberapa fatwa MUI juga mendorong perluasan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok rentan (vulnerable groups), seperti perempuan dan LGBT,” Bonar menambahkan.

Selain itu, dia mengatakan, banyak pandangan MUI dan Ma’ruf Amin yang menunjukkan konservatisme dan menghalangi pemajuan dan pemenuhan hak konstitusional kelompok minoritas, seperti penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pasca keluarnya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 pada 7 November 2017 yang pada pokoknya memberikan rekognisi konstitusional atas kesetaraan hak para penghayat kepercayaan dengan pemeluk agama serta basis legal formal bagi pemenuhan hak mereka baik secara administratif maupun substantif.

“Selain itu, dipilihnya Ma’ruf Amin oleh Jokowi merupakan strategi politik akomodatif yang berpotensi menambah beban bagi realisasi Nawa Cita oleh Jokowi pada pemerintahan keduanya, jika terpilih pada Pilpres 2019,” ujarnya.

Oleh karena itu, Jokowi harus memastikan bahwa politik kebangsaan dan kenegaraan berada di atas politik elektoral dan politik kekuasaan.

Dengan demikian, pembuktian politik tersebut harus segera dilakukan oleh Presiden di sisa periode pertama pemerintahannya, dengan cara terus mengakselerasi harmonisasi peraturan-peraturan perundangan-undangan. (Gan)